JELANG COP26 yang akan berlangsung mulai 31 Oktober mendatang, harapan besar digantungkan para petinggi negara untuk memberikan langkah nyata dalam penanganan Krisis Iklim.
COP atau Conference of the Parties adalah konferensi tingkat tinggi tentang iklim yang diinisiasi oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB atas Perubahan Iklim dan pertama kali diselenggarakan di Berlin tahun 1995. Seperti namanya, konferensi ini melibatkan banyak pihak termasuk 197 negara, perwakilan dari bisnis, organisasi, hingga media.
COP adalah ajang yang terorganisir untuk mendiskusikan cara terbaik mengatasi perubahan iklim dan hasilnya diakui secara global.
Dalam COP26 tahun ini, negara-negara diharapkan mampu memberikan data terbaru terkait langkah mereka untuk menekan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius. Ini adalah target yang dibuat dalam konferensi yang sama pada tahun 2015 atau lebih dikenal dengan Perjanjian Paris dan terikat secara hukum.
The urgency is real.
Sejak Perjanjian Paris dibuat, suhu bumi terus menghangat secara signifikan. Sejumlah negara terus mencetak hari terpanas dalam sejarah dan terjadi peningkatan kecepatan es mencair di Greenland. Sedangkan dunia terus melakukan business as usual.
Dekade ini akan menjadi penentu perjuangan melawan Krisis Iklim. Website resmi COP26 menyatakan konferensi kali ini adalah kesempatan terakhir dan terbaik dunia untuk mengendalikan perubahan iklim yang merajalela.
Lebih banyak soal COP26.
Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan hadir secara langsung di Glasgow, UK. Yang menjadi pertanyaan kemudian, komitmen iklim seperti apa yang akan dibawa Indonesia?
Dalam wawancara eksklusif bersama Reuters, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia akan berinvestasi pada projek berkelanjutan untuk mengkapitalisasi potensi yang dimiliki dari tenaga air, panas bumi, angin, matahari dan arus laut. Namun, Indonesia membutuhkan jutaan dollar pendanaan untuk hal tersebut.
Komitmen iklim ini masih berkutat pada target kontribusi yang ditentukan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Belum ada target baru terkait ini.
Suarakan pesan iklimmu untuk Presiden Jokowi agar segera meninggalkan energi kotor batubara di sini.
Selain itu, secara nyata Indonesia belum menunjukan kesungguh-sungguhan untuk mencapai target yang kurang dari satu dekade ini. Indonesia masih akan membangun dan mengoperasikan sejumlah PLTU baru. Padahal sudah diketahui bersama bahwa pembakaran bahan bakar fosil adalah hal yang paling berkontribusi dalam kenaikan emisi gas rumah kaca.
Menurut Adila dan Tata, perwakilan Greenpeace Indonesia dalam opini yang dimuat di The Jakarta Post, penambahan kapasitas batu bara ini akan meningkatkan kontribusi emisi karbon dari sektor energi sebesar 83 juta ton per tahun, setara dengan emisi dari 40 juta mobil per tahun. Sementara, untuk bisa mencapai NDC Indonesia di tahun 2030, sektor energi memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi emisi sebesar 314 juta ton.
Untuk lebih memahami tentang COP26 dan tantangan komitmen iklim Indonesia, berikut sejumlah artikel yang bisa kamu baca:
- Perubahan iklim: Apa itu COP26, mengapa ini pertemuan penting dan apa saja hasil yang diharapkan?oleh BBC Indonesia
Tulisan ini membahas hal-hal mendasar yang perlu kamu tahu tentang COP. Dalam artikel ini disinggung bagaimana keuangan iklim akan menjadi hal yang diperdebatkan dalam COP26; termasuk bagaimana negara maju bisa memenuhi tuntuntan finansial dari negara-negara berkembang untuk mengatasi dampak Krisis Iklimnya sebesar 100 miliar dollar per tahun sejak 2020.
- EXCLUSIVE: Indonesia’s Jokowi urges developed countries to commit to climate funding goalsoleh Reuters
Tulisan ini membahas lebih banyak hal yang dianggap sebagai tantangan oleh Jokowi dalam mewujudkan upaya penanggulangan Krisis Iklim. Jokowi menyebutkan kebutuhan Indonesia dalam hal teknologi dan pendanaan adalah hal yang penting dalam proses penanggulangan ini. Pun ia menyebutkan komitmennya untuk menjadi “suara” bagi negara miskin dan berkembang.
Tulisan ini membahas penemuan dari dokumen bocor soal bagaimana negara-negara kaya di antaranya Saudi Arabia, Jepang, dan Australia melobi PBB untuk memperlambat usaha meninggalkan bahan bakar fosil. Dokumen itu juga memperlihatkan bagaimana negara-negara kaya mempertanyakan kesepakatan membayar lebih banyak untuk membantu negara miskin bergerak ke teknologi yang lebih hijau.
Komitmen iklim yang lebih kuat, ditandai dengan target NDC yang lebih tinggi dan sesegera mungkin melepaskan diri dari energi kotor batu bara, dibutuhkan untuk mengurangi dampak Krisis Iklim pada dekade berikutnya di Indonesia. Tidak ada waktu lagi untuk mendiskusikan hal-hal yang hanya terjadi di atas kertas.
Sekali lagi, ini adalah waktu yang krusial. Kita berada dalam keadaan darurat.
Salam hijau damai,
Greenpeace Indonesia
