Tanam Mandiri Saja Tak Cukup, Stabilitas Harga Pangan Butuh Strategi dari Hulu ke Hilir

SUMSELTERKINI.CO.ID – Upaya menjaga stabilitas harga pangan tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat menanam komoditas kebutuhan pokok secara mandiri, pasalnya kenaikan harga cabai, bawang merah, hingga sejumlah bahan pangan lainnya, terdapat persoalan yang lebih kompleks, mulai dari kesinambungan produksi, ketepatan waktu panen, ketersediaan pasokan, hingga kelancaran distribusi ke pasar.

Komoditas seperti cabai merah dan cabai rawit menjadi contoh persoalan yang seolah terus berulang setiap tahun. Ketika produksi terganggu akibat cuaca, perubahan musim tanam, maupun kendala distribusi, gejolak pasokan dapat dengan cepat memengaruhi harga jual di tingkat konsumen.

Gerakan menanam mandiri tentu menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal. Namun, upaya tersebut perlu diiringi perencanaan yang lebih terarah agar hasil produksi tidak hanya tersedia sesaat, melainkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan jalur distribusi berjalan lancar. Ketersediaan komoditas di sentra produksi tidak otomatis menjamin harga tetap stabil apabila proses penyalurannya menghadapi hambatan.

Oleh sebab itu, pemetaan sumber pasokan, pengawasan jalur logistik, serta kerja sama dengan daerah penghasil menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi.

Persoalan inilah yang terus menjadi perhatian pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Penguatan strategi pengendalian inflasi daerah kembali dibahas dalam Rapat Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh jajaran Pemkab Muba dari Ruang Rapat Randik, Kantor Setda Muba, Selasa (3/11/2026).

Dalam rapat itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan wilayah sentra produksi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan meredam gejolak harga kebutuhan pokok.

Pemerintah daerah juga didorong lebih proaktif memetakan jalur distribusi, mengenali jejaring pengepul, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan dalam pengendalian pasokan.

Langkah ini diperlukan agar potensi hambatan distribusi dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berdampak lebih luas terhadap harga di pasar.

Sejumlah komoditas strategis yang menjadi perhatian meliputi cabai merah, cabai rawit, beras, bawang merah, dan gula pasir.

Apabila pasokan dari suatu wilayah mengalami gangguan akibat cuaca maupun kendala teknis lainnya, pemerintah daerah perlu segera mengupayakan sumber pasokan alternatif dari daerah lain.

“Perkuat distribusi untuk kendalikan harga pangan. Kecepatan kita mengambil keputusan dan mengeksekusi kebijakan sangat mempengaruhi kecepatan dalam menurunkan harga,” tegas Tomsi Tohir.

Namun, bagi masyarakat, persoalan pengendalian inflasi tidak cukup dijawab dengan rapat koordinasi, pemantauan harga, maupun pernyataan komitmen pemerintah. Hal yang lebih penting adalah bagaimana langkah-langkah tersebut benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang terukur dan dirasakan langsung manfaatnya oleh konsumen.

Sebab, persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok bukan hal baru. Masyarakat masih dihadapkan pada tantangan menjaga pengeluaran rumah tangga ketika harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, masyarakat tentu berharap upaya pengendalian inflasi tidak hanya terlihat dalam agenda pemerintah, tetapi juga tercermin dari kondisi harga dan ketersediaan barang di pasar.

Apalagi persoalan ini semakin penting menjelang akhir tahun 2026, ketika masyarakat akan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru. Setelah itu, pada awal 2027, kebutuhan pangan kembali berpotensi mendapat tekanan seiring memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri 2027.

Perhatian sejak dini

Momen ini semestinya menjadi perhatian sejak dini. Pemerintah daerah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai kebutuhan konsumsi, ketersediaan stok, perkembangan harga, serta potensi gangguan pasokan.

Setidaknya antisipasi juga perlu disiapkan, mulai dari memastikan pasokan alternatif, memperlancar distribusi, hingga menggelar operasi pasar atau intervensi harga apabila diperlukan.

Menanggapi arahan pemerintah pusat, Pemkab Muba menyatakan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Muba H.M. Toha Tohet yang diwakili Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Akhmad Toyibir, S.STP., M.M., bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Ke depan, tantangan bagi Pemkab Muba bukan hanya mempertahankan komitmen pengendalian inflasi, melainkan memastikan adanya langkah konkret yang dapat dievaluasi. Seberapa cepat potensi kenaikan harga terdeteksi, bagaimana kepastian pasokan dijaga, dan sejauh mana intervensi pemerintah mampu menahan gejolak harga menjadi hal yang patut diperhatikan.

Gerakan tanam mandiri tetap penting, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Penguatan produksi lokal harus berjalan beriringan dengan kepastian distribusi, kerja sama antardaerah, pengawasan pasar, serta respons cepat ketika terjadi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.

Setidaknya juga, Keberhasilan pengendalian inflasi tidak semestinya hanya dinilai dari terlaksananya rapat koordinasi atau banyaknya program yang dijalankan.

Ukuran yang paling dekat dengan masyarakat adalah terjaganya ketersediaan bahan pokok dan kemampuan rumah tangga menjangkau harga kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan janji harga akan terkendali. Mereka membutuhkan bukti persoalan yang berulang setiap tahun dapat diantisipasi lebih baik, sehingga momen hari besar keagamaan tidak selalu diikuti kekhawatiran terhadap lonjakan pengeluaran rumah tangga. (***)