Dengarkan arahan Menko PMK
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Selasa, 6 Agt 2024
- visibility 1.195
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumselterkini.co.id,- Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Drs H Apriyadi MSi mengikuti Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 untuk Regional 1 Sumatera secara virtual.
Drs H Apriyadi MSi mengikuti rakor tersebut di Ruang Rapat Sekda Muba, didampingi Plt Kepala Bappeda Muba Sunaryo SSTP MM, Kepala Dinas Sosial Muba Ardiansyah SE MM, dan Kepala Dinas PU PR Muba Alva Elan SST M PSDA, Senin (5/8/2024).
Kegiatan ini dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dan diikuti oleh sejumlah kementrian lembaga, serta kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota Regional I Sumatera.
Dalam kesempatan tersebut Menko PMK mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah yang telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Namun tambahnya berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan tetap harus ditingkatkan, untuk mendukung keberlanjutan pengurangan kemiskinan, investasi dalam infrastruktur dasar di pedesaan dan perkotaan juga harus diperkuat.
“Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan akses ke listrik serta air bersih, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat miskin. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang sering kali terabaikan,” ujarnya.
Disamping itu lanjutnya, pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja harus menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dapat membantu masyarakat miskin memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi lebih aktif dalam perekonomian.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu didorong. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
“Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan manajemen bisnis, serta fasilitasi akses ke pasar bagi produk-produk UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal,” tambahnya.
Terakhir Muhadjir Effendy, berharap perlindungan sosial yang komprehensif harus terus ditingkatkan. Selain program bantuan sosial yang sudah berjalan, perlu ada sistem perlindungan yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat saat menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Sistem ini harus mampu memberikan bantuan cepat dan tepat sasaran untuk mencegah masyarakat jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
“Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Menko PMK.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, mengucapkan terimakasih kepada peserta yang hadir dalam rakor tersebut, yang menunjukkan komitmen tinggi dan dedikasi bersama dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Semoga melalui sinergi dan kerjasama ini kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Lanjutnya, tahun 2024 adalah tahun yang penting terutama untuk bisa melaksanakan secara paripurna Inpres Nomor 4 Tahun 2022 yaitu mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen.
“Oleh karena itu pertemuan ini adalah moment yang sangat penting untuk mengevaluasi kemajuan, merumuskan strategi baru, dan memastikan setiap langkah yang diambil berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia memaparkan bahwa berdasarkan data BPS secara nasional kemiskinan ekstrem Indonesia berada di angka 0,83%, namun dihadapkan dengan berbagai tantangan, yakni masih terdapat tiga provinsi yang kemiskinan ekstrem lebih dari 5%.
Dikatakan, sebagaimana Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), pemerintah daerah telah diintruksikan untuk mengintegrasikan kemiskinan ekstrem kedalam dokumen perencanaan daerah dan melakukan pemutakhiran data sasaran penerima manfaat, serta melakukan penyampaian dokumen data PPKE secara periodik.
“Pada tahun 2023 diketahui terdapat lebih dari 70% pemerintah kabupaten kota, dan 95% pemerintah provinsi telah menyusun dokumen perencanaan daerah sekaligus memastikan tiga strategi utama kemiskinan ekstrem terintegrasi kedalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut. Selain itu terdapat 81,48% provinsi yang telah memantau pelaksanaan sekaligus menerima laporan pelaksanaan PPKE dari kabupaten kota. Namun demikian juga terdapat 3,70% provinsi yang belum memantau laporan pelaksanaan PPKE. Secara umum pemerintah provinsi sangat aktif dalam memantau pelaksanaan PPKE,” tandasnya.[***]/ril
- Penulis: Irwan Wahyudi
