Bukan Karena Berhasil Kelolah Migas Doang, Tapi Terobosan & Inovasi Pengolahan Ini Alasan Bupati Muba Dilantik Jadi Ketua Bidang Energi & SDM di APKASI

KEPIAWAIAN Bupati Musi Banyuasin Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA dalam mengelola serta melakukan inovasi di sektor energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) membuat dirinya mendapat amanah untuk menjabat Ketua Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (SDM) di kepengurusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Masa Bakti 2021-2026, Sabtu (19/6/2021) di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua Badung Bali.

Di bidang energi, Dodi Reza yang juga Wakil Ketua Bidang Hubal dan Pengelolaan Migas Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) telah berhasil melakukan terobosan dalam pengolahan kelapa sawit menjadi bahan bakar atau bensin.

Pengukuhan Dewan Pengurus APKASI Masa Bakti 2021-2026 yang diisi 114 orang dilakukan oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan selaku Ketua Umum APKASI pada acara pengukuhan sekaligus Rapat Kerja Nasional XIII APKASI.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian yang juga sekaligus membuka secara resmi Rakernas XIII APKASI.

Disela-sela acara yang bertema ‘Tantangan dan Harapan Membangun Ekonomi Daerah di Masa Pandemi Covid-19 ini, Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin berharap dapat mengemban amanah tersebut dengan baik dan dapat bersinergi dalam meningkatkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19.

“Alhamdulillah kita dipercaya sebagai Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, semoga melalui wadah APKASI ini, kita dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya sangat mengapresiasi sekali tema serta penunjukan Bali sebagai tempat kegiatan pengukuhan pengurus dan Rakernas APKASI, karena Provinsi Bali yang sektor pendapatannya sangat tergantung disektor pariwisata merupakan daerah yang paling terdampak akibat Pandemi COVID-19.

“APKASI merupakan organisasi kepala daerah terbesar se Indonesia, yang mana keanggotaannya berjumlah 416. Kami apresiasi atas penunjukan tempat ini, sebagai tempat pengukuhan sekaligus Rakernas XIII APKASI,” kata Mendagri.

Terutama Kabupaten Badung, dikatakannya sebelum Pandemi, APBD Badung adalah yang tertinggi seluruh kabupaten di Indonesia yakni mencapai 6,7 triliun, setelah pandemi hanya 2,6 triliun.

“Itu dampaknya sangat terasa, maka kehadiran kita ke Bali ini, kita ingin lihat real langsung, menjadi saksi di depan mata bagaimana beratnya masalah akibat Pandemi COVID-19, kemudian mendukung working from Bali,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Bali Wayan Koster selaku tuan rumah sangat berimakasih telah memilih Provinsi Bali sebagai tempat rangkaian acara APKASI, sehingga telah menghadirkan lebih dari 700 orang.

Ia menuturkan sejak Pandemi COVID-19 terjadi Bali adalah provinsi yang satunya terkena dampak paling berat, karena perekonomiannya tergantung dari pariwisata.

“Dampaknya pertumbuhan ekonomi tahun lalu -9,3%, tahun ini Triwulan pertama-9,8%. Itulah sebabnya Bapak Presiden memberikan perhatian khusus supaya pertumbuhan ekonomi kita berangsur membaik,” katanya.

Wayan menjelaskan saat ini pihaknya tengah bekerja keras dalam penanganan COVID-19.

“Kita juga mendapatkan prioritas vaksinasi, sampai saat ini yang didrop ke Bali sudah 3 juta dan sudah di suntikan 1,8 juta vaksin. Kabupaten Badung ini kami prioritaskan karena pariwisata paling banyak disini,” tuturnya.

Sementara Ketum Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dilaksakannya prosesi pengukuhan dan Rakernas di Bali sesuai arahan Presiden untuk gotong -royong mendukung penguatan ekonomi di Pulau Bali.

“Penyusunan dewan pengurus sudah disusun sesuai kebutuhan organisasi, yang terdiri diantaranya ketua umum, wakil ketua umum, 30 Bidang, perwakilan wilayah, dan secara keseluruhan total perosil sebanyak 114,” tandasnya.

Acara dilanjutkan dengan Rakernas yang menghadirkan narasumber Menko Perekonomian, Menko
Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan UKM.[***]

ril