PSEL Kertapati, Antara Ambisi Energi Bersih & Tantangan di Lapangan

Tinjau PSEL Palembang, Zulkifli Hasan: Jadi Proyek Strategis Nasional

PENGOLAHAN sampah menjadi energi listrik (PSEL) di kawasan Kertapati, Palembang menjadi proyek strategis nasional sehingga Palembang mulai menempatkan diri dalam peta besar transisi energi berbasis lingkungan.

Proyek tersebut bukan hanya membawa narasi pengelolaan sampah modern, melainkan bisa menjadi ujian dan keseriusan Pemerintah Kota Palembang dalam menerjemahkan agenda energi bersih ke dalam sistem operasional dan berkelanjutan.

“PSEL bukan proyek biasa yang berhenti pada pembangunan fisik, fasilitas ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah terhadap lingkungan,” kata Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, kemarin.

Menurutnya keberadaan PSEL setidaknya bukan hanya sebagai infrastruktur, namun komitmen jangka panjang guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Harapannya ke depan jelas ia setidaknya benar-benar dapat dimaksimalkan guna memberikan dampak nyata, baik pengurangan sampah maupun penyediaan energi alternative.

Proyek ini sebagai arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel- Pemkot Palembang, yang ingin menggeser paradigma pengelolaan sampah bukan sekadar pembuangan menjadi sumber daya energi.

Namun, transformasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari tantangan teknis, pembiayaan, dan konsistensi operasional di lapangan.

Oleh sebab itu, proyek PSEL Palembang mendapat penguatan status sebagai proyek strategis nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat kunjungan ke PSEL Kertapati menambahkan Palembang menjadi salah satu pionir dalam implementasi pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia.

“Kami berharap proyek ini mampu mengurangi volume limbah sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” urai Zulkifli Hasan.

Apa dikatakan Menteri, memperlihatkan PSEL tidak berdiri sebagai proyek daerah semata, tetapi masuk dalam agenda nasional yang lebih luas, khususnya dalam penguatan ketahanan energi dan pengurangan beban lingkungan perkotaan.

Meski demikian, implementasi proyek PSEL diberbagai daerah di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah proyek serupa menghadapi hambatan serius yang menunda bahkan menghambat operasional.

Misalnya di Bandung (Gedebage), pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi mengalami keterlambatan panjang akibat persoalan lahan, skema pembiayaan, dan penyesuaian model bisnis yang belum berjalan optimal.

Di Jakarta, proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter juga belum sepenuhnya terealisasi sesuai target awal. Proyek yang digadang sebagai solusi modern pengelolaan sampah ibu kota ini masih menghadapi tantangan pada tahap implementasi dan struktur kerja sama investasi.

Sementara di Bali, rencana pengolahan sampah di kawasan Suwung sempat menuai penolakan sebagian masyarakat dan kelompok lingkungan, terutama terkait kekhawatiran dampak lingkungan dan lokasi pengolahan yang berada di area padat aktivitas.

Di sejumlah daerah lain, proyek sejenis masih berada pada tahap penyesuaian desain atau belum mencapai kapasitas optimalisasi, karena persoalan klasik, seperti ketersediaan sampah terpilah yang tidak konsisten, keekonomian proyek yang tinggi, serta kesiapan teknologi dan operator yang belum seragam.

Model yang sukses

Oleh karena itu PSEL bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan sistem kompleks yang membutuhkan ekosistem pendukung.

Tanpa integrasi antara pemerintah, operator, dan masyarakat, banyak proyek berpotensi tidak mencapai target awal atau hanya beroperasi di bawah kapasitas.

Di Palembang, tantangan tersebut menjadi catatan penting sejak awal. Pemerintah daerah didorong tidak hanya fokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga memastikan rantai pasok sampah berjalan efektif dari sumber hingga pengolahan. Tanpa sistem pemilahan yang disiplin, kualitas bahan baku energi dapat terganggu dan menurunkan efisiensi operasional.

Selain itu, aspek pembiayaan juga menjadi faktor krusial. Proyek PSEL umumnya membutuhkan investasi besar dengan skema kerja sama jangka panjang. Tanpa tata kelola yang transparan dan efisien, risiko beban fiskal jangka panjang tidak dapat dihindari.

Meski demikian, peluang yang ditawarkan tetap signifikan. Jika berjalan sesuai desain, PSEL Kertapati dapat mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan kota. Dalam jangka panjang, ini dapat memperkuat posisi Palembang dalam agenda kota berkelanjutan.

Kehadiran pemerintah pusat dalam peninjauan proyek ini  sebagai dorongan politik yang kuat. Namun dorongan tersebut perlu diikuti dengan pengawasan implementasi yang ketat, evaluasi berbasis data, dan keberanian melakukan koreksi kebijakan bila ditemukan hambatan di lapangan.

Sehingga nantinya PSEL Kertapati menjadi sebuah model yang sukses terkait transformasi pengelolaan sampah perkotaan bukan saja proyek infrastruktur bernilai besar.

Oleh sebab itu, kuncinya terletak pada konsistensi eksekusi, kesiapan sistem pendukung, dan kemampuan menjaga keberlanjutan operasional di luar momen seremonial. (***)