Kemenhut Rehabilitasi 15.574 Ha Mangrove, Ini Dampaknya

SUMSELTERKINI.CO.ID – Upaya pemulihan hutan mangrove di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, pasalnya hingga akhir 2025, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat rehabilitasi mangrove telah mencapai 15.574 hektare melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Capaian tersebut tidak hanya ditujukan untuk memulihkan kawasan pesisir yang mengalami degradasi, tetapi juga memperkuat perlindungan pantai sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat.

Data tersebut disampaikan Kemenhut saat membuka Festival Mangrove Nasional (Mangrofest) 2026 di Nusantara, Kalimantan Timur. Festival ini menjadi ajang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat untuk mendorong percepatan rehabilitasi mangrove di berbagai daerah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Muhammad Zainal Arifin, mengatakan keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting agar upaya pemulihan ekosistem pesisir dapat berjalan berkelanjutan.

“Hingga akhir tahun 2025, Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) telah berhasil merehabilitasi lahan mangrove seluas 15.574 hektare secara nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove akan memberikan hasil yang optimal apabila didukung oleh kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, program rehabilitasi mangrove akan terus dilanjutkan hingga 2027 dengan target mencapai 32.634 hektare. Pelaksanaannya difokuskan di empat provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur yang memiliki kawasan mangrove cukup luas sekaligus menghadapi tekanan terhadap ekosistem pesisir.

Menurut Zainal, rehabilitasi mangrove tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Program tersebut juga dirancang agar memberi manfaat langsung kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Di antaranya pembentukan Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove, pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), bantuan bagi kelompok masyarakat pesisir melalui skema matching grants, hingga pengenalan materi pelestarian mangrove kepada pelajar melalui Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Pendekatan itu sejalan dengan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menempatkan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai salah satu fokus pembangunan kehutanan. Selain memulihkan kondisi lingkungan, rehabilitasi mangrove juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hasil program tersebut terlihat di Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di kawasan pesisir desa itu, rehabilitasi mangrove telah mencakup sekitar 6.120 hektare.

Pemulihan kawasan mangrove di Desa Sepatin dinilai membawa perubahan terhadap kondisi pesisir. Selain membantu memperbaiki kualitas lingkungan, keberadaan mangrove juga mendukung produktivitas tambak masyarakat melalui penerapan sistem silvofishery, yaitu metode budidaya yang memadukan kegiatan perikanan dengan pelestarian mangrove.

Model tersebut menjadi contoh rehabilitasi mangrove tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekosistem, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi jika dikelola bersama masyarakat setempat.

Kota hutan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menambahkan pelestarian mangrove menjadi bagian penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pelestarian mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN sebagai kota hutan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” ujar Basuki.

Ia menilai kerja sama antara OIKN dan Kementerian Kehutanan perlu terus diperkuat agar kawasan pesisir tetap terjaga sekaligus mampu menghadapi dampak perubahan iklim. Di sisi lain, keberadaan mangrove juga diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pesisir.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenhut juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Otorita IKN, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), serta berbagai mitra yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove.

Kolaborasi tersebut selanjutnya akan diarahkan pada pengembangan Taman Mangrove Teluk Balikpapan sebagai pusat konservasi, penelitian, pendidikan, dan pembelajaran mangrove di tingkat nasional.

Selain kegiatan diskusi dan kunjungan lapangan, Mangrofest 2026 juga diisi kampanye gaya hidup rendah emisi melalui kegiatan Mangrove Harmony Ride yang melibatkan Komunitas Motor Listrik Elders Elletrico bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Kegiatan ini menjadi ajakan agar pelestarian lingkungan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat.

Melalui rehabilitasi mangrove yang terus berjalan, Kementerian Kehutanan berharap kawasan pesisir Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman perubahan iklim. Di saat yang sama, keberadaan hutan mangrove diharapkan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat, baik sebagai pelindung alami garis pantai maupun sebagai sumber penghidupan yang dikelola secara berkelanjutan. (***)