Tanpa Sidak, Wali Kota Palembang Tetap Bisa “Masuk” ke Kelurahan

DENGAR kata sidak, biasa jadi momok bagi para ASN, apalagi benar-benar orang nomor satu di daerahnya datang, kerja lagi nyantai biasanya wajah langsung tegang, sepatu mengkilap mendadak sibuk, dan meja kerja yang tiba-tiba kinclong seperti mobil baru yang dicuci dengan cairan pembersih.

Bahkan ASN yang biasanya santai, mendadak lari kecil. Yang ngopi, langsung ganti posisi jadi pegang map. Yang lagi makan pempek, refleks diselipkan ke laci. Begitulah sidak, hadir sebentar, efeknya lama… setidaknya sampai wali kota pulang.

Tapi era-nya memang berubah, Palembang juga ikut beranjak. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, tampaknya sadar betul satu hal, sidak fisik ke 107 kelurahan itu bukan cuma melelahkan, tapi juga mustahil. Bukan karena malas, tapi karena waktu wali kota itu bukan karet, apalagi kerupuk.

Akhirnya  lahir jurus baru, yaitu tanpa sidak, wali kota tetap bisa “masuk” ke kelurahan, tapi masuknya bukan pakai pintu, tapi lewat kamera. Bukan lewat lorong, tapi lewat server. Bukan lewat sepatu pantofel, tapi lewat ponsel di genggaman.

Di sinilah digitalisasi mengambil peran. Kominfo bukan lagi sekadar dinas yang urus WiFi lemot atau password lupa. Kominfo naik kelas,  karena dari yang penting ada internet, menjadi mata dan telinga pimpinan daerah. CCTV, server, dan Command Center bukan lagi pajangan teknologi, melainkan  alat pengawas perilaku.

Misalnya nih,  ada seorang lurah sedang duduk di balik meja, dan saat itu jam masih menunjukkan waktu kerja. Di atas meja, bukan berkas pelayanan, tapi sepiring nasi dan sebungkus pempek. Biasanya aman. Tapi kini, ada kemungkinan di layar ponsel wali kota, adegan itu sedang tayang live. Tidak ada teriakan, juga tidak ada marah-marah. Tapi efek psikologisnya lebih sangat nendang “Oh…., kita sedang dilihat.” entah pak walinya ketawa atau bakal marah ya?

Namun inilah esensi perubahan, bukan soal kamera, tapi soal kesadaran, oleh karena itu digitalisasi yang ditekankan Ratu Dewa sebenarnya bukan barang baru. Banyak daerah punya CCTV, punya server, bahkan punya Command Center.

Palembang mencoba membalik logika,  CCTV bukan sekadar alat keamanan, tapi alat kedisiplinan. Command Center bukan hanya ruang canggih, tapi pusat kendali pelayanan publik. ASN dan non-ASN tidak lagi hanya hadir, tapi siap diawasi, dan di situlah letak perubahan mentalitas.

Karena jujur saja, masalah pelayanan publik bukan kurang pintar, tapi sering kurang peduli. Bukan tidak tahu aturan, tapi terlalu nyaman melanggar kebiasaan kecil. Pulang cepat sedikit. Makan sebentar saat warga menunggu. Main ponsel sambil pelayanan. Hal-hal kecil yang kalau dikumpulkan, jadi gunung kekecewaan warga.

Pusat integrasi aplikasi

Dengan demikian, sistem online dan pemantauan real-time, alasan klasik mulai rontok satu per satu, tidak bisa lagi bilang, “Pak, tadi pegawainya tidak ada,” karena kamera bicara jujur. Tidak bisa lagi bilang, “Pelayanan sudah maksimal,” kalau layar memperlihatkan sebaliknya.

Menariknya, pendekatan ini tidak melulu represif. Tidak semua soal hukuman. Justru di balik kamera, ada pesan edukatif bekerjalah seolah-olah selalu dilihat, meski tidak ada yang datang. Ini soal membangun budaya kerja baru, bukan sekadar menakut-nakuti.

Di sisi lain, Kominfo juga didorong menjadi pusat integrasi aplikasi. Ini penting. Selama ini, banyak dinas jalan sendiri-sendiri. Aplikasi ada banyak, tapi data tercerai-berai. Seperti warung pempek yang enak-enak, tapi tidak satu pun punya sambal yang sama. Dengan integrasi, data menjadi satu bahasa, satu arah, dan satu tujuan, yaitu pelayanan publik yang cepat dan transparan.

Bagi warga, dampaknya jelas. Pelayanan lebih sigap. Pegawai lebih sadar posisi. Aspirasi lebih mudah disampaikan lewat kanal digital. Rumah Aspirasi bukan lagi sekadar nama, tapi jalur komunikasi nyata antara pemerintah dan masyarakat.

Tentu, teknologi bukan dewa. Kamera bisa rusak. Server bisa down. Tapi arah kebijakan ini memberi pesan kuat Palembang tidak mau jalan di tempat. Birokrasi tidak lagi boleh alergi diawasi. ASN tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan klasik.

Pada akhirnya, ini bukan cerita tentang wali kota yang mengintip pegawai. Ini cerita tentang perubahan cara memimpin, yaitu dari hadir fisik ke hadir sistemik, lalu sidak dadakan ke pengawasan berkelanjutan serta dari takut ketahuan ke sadar tanggung jawab.

Oleh karena itu, jika semua ini konsisten dijalankan, maka kelurahan bukan lagi tempat yang hidup hanya saat ada sidak, tapi hidup setiap hari untuk melayani. Karena seperti pepatah lama yang relevan di era digital “Tong kosong nyaring bunyinya, tapi kerja nyata akan terlihat meski tanpa suara.” (***)