Minggu, 15 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kebijakan » CCTV, Jaksa & Nasib Nelayan

CCTV, Jaksa & Nasib Nelayan

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
  • visibility 1.137
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PROGRAM Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tengah dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan di 65 lokasi dengan anggaran Rp 1,34 triliun tentu terdengar ambisius. Fasilitas yang dijanjikan, mulai dari dermaga, cold storage, pabrik es, hingga sentra kuliner, seolah jadi jawaban atas berbagai persoalan klasik sektor perikanan.

Namun, justru mencuri perhatian adalah metode pengawasan, pemasangan CCTV di tiap titik, keterlibatan konsultan pengawas, tim khusus, sampai dukungan Jaksa Agung Muda Intelijen. Pertanyaan pun muncul, mengapa sebuah program pembangunan harus dikawal dengan perangkat seketat itu?. Apakah ini cermin keseriusan menjaga uang rakyat, atau sinyal bahwa sistem pengelolaan masih rapuh sejak awal?.

Cerita ini bisa dilihat seperti sebuah kapal besar yang hendak dilayarkan, kapal telah dirancang megah, namun nakhodanya belum tentu punya peta yang jelas. Pemasangan CCTV dan sinergi dengan penegak hukum ibarat menaruh mercusuar di dek kapal, sangat berguna untuk melihat bahaya dari jauh, tetapi mercusuar tak dapat menggantikan nakhoda yang trampil, awak yang terlatih, atau bahan bakar yang cukup.

Pepatah mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”, dan pengawasan ketat memang wujud pencegahan. Namun pencegahan yang benar haruslah menyertakan desain kelembagaan yang membuat masyarakat pesisir jadi pemilik dan penjaga fasilitas itu bukan sekadar objek yang diawasi.

Ada sisi positif yang tak boleh diabaikan, KKP tak hanya membangun infrastruktur fisik, dermaga, pabrik es, sentra kuliner, tetapi juga membangun bale nelayan dan menerapkan pendekatan social engineering. Itu berarti ada niat untuk meningkatkan kapasitas manusia, bukan hanya menumpukkan beton.

Kalau bale nelayan benar-benar difungsikan sebagai pusat pelatihan, manajemen koperasi, dan pengaktifan ekonomi lokal, maka proyek ini berpotensi mengubah kehidupan ribuan keluarga, program ini diproyeksikan menyerap 7.000 tenaga kerja. Namun hati-hati air tenang menghanyutkan. Tanpa skema pemeliharaan jangka panjang, tanpa dana operasi, tanpa akses pasar yang nyata, fasilitas canggih bisa menjadi monumen mati.

Level Jamintel?

Mengapa sebuah program pembangunan harus diawasi sampai level Jamintel?, jawabannya mungkin sederhana karena proyek bersumber dari APBN dan potensi kebocoran nyata. Tetapi fokus berlebih pada aparat penegak hukum sebagai solusi bisa menyuburkan kultur pengawasan ketimbang budaya kepemilikan.

CCTV membantu transparansi visual memang kunci, tetapi bila hanya dipakai untuk “menangkap” penyimpangan, bukan mencegahnya lewat desain kelembagaan yang baik, hasilnya kurang optimal. Dalam konteks ini pepatah “bagai padi, semakin berisi semakin merunduk” relevan, keberhasilan proyek harus membawa kebijakan yang merendah, mendengar, dan menempatkan nelayan sebagai pelaku utama, bukan objek panggung.

Analisa mendalam menuntut perhatian pada beberapa titik krusial. Pertama, operational expenditure, siapa yang akan mengurus listrik, perawatan mesin, dan operator cold storage di tahun-tahun berikut?, Kedua, skema kepemilikan dan pengelolaan, apakah fasilitas dikelola oleh koperasi nelayan, BUMDes, atau diserahkan pada swasta?, keputusan ini menentukan distribusi manfaat. Ketiga, akses pasar dan rantai dingin, fasilitas tanpa akses ke pembeli yang adil atau kontrak off-taker adalah gudang yang menyimpan potensi kerugian. Keempat, penguatan kelembagaan lokal, pelatihan bukan sekadar sekali harus ada inkubasi bisnis, literasi keuangan, dan asistensi manajerial.

Solusi praktis tidak rumit, alokasikan bagian dari anggaran pembangunan untuk dana pemeliharaan tahunan, tetapkan model pengelolaan berbasis koperasi dengan perjanjian operasional yang jelas, buka portal transparansi publik yang menayangkan progres dan anggaran (CCTV bisa menjadi bagian dari portal itu, bukan alat pengintai tersembunyi), dan rancang program pelatihan berkelanjutan yang menghubungkan nelayan ke pasar modern, misalnya kontrak dengan jaringan ritel atau ekspor.

Media dan masyarakat sipil harus diberi akses untuk menjadi pengawal publik tak kenal maka tak sayang, keterbukaan membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal utama pembangunan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, KNMP berpotensi menjadi kebangkitan bagi masyarakat pesisir jika pengawasan disandingkan dengan pemberdayaan. CCTV dan keterlibatan penegak hukum menandakan adanya niat kuat untuk mencegah kebocoran anggaran, itu baik. Namun tanpa strategi jangka panjang yang menempatkan nelayan sebagai pemilik, risiko proyek berakhir menjadi monumen yang tak pernah berfungsi akan nyata.

Seperti pepatah, “sedia payung sebelum hujan”, siapkan juga skema pemeliharaan dan kelembagaan sebelum fasilitas selesai dibangun. Pemerintah telah menaruh nama Merah Putih pada proyek ini, biarkan bendera itu bukan sekadar hiasan di papan nama, melainkan lambang kedaulatan ekonomi yang dirasakan di meja makan nelayan.

Jika pemerintah, penegak hukum, media, dan komunitas lokal bergerak bersama, bukan hanya mengawasi tapi mendampingi, maka CCTV akan menjadi saksi kebangkitan, bukan tanda kecurigaan. Dalam soal ini, tindakan sehari-hari lebih bermakna daripada sorotan kamera semata.[***]

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT ke-59 Pramuka, Wawako Palembang Pesan Ini

    HUT ke-59 Pramuka, Wawako Palembang Pesan Ini

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.034
    • 0Komentar

    DI HUT ke-59 Gerakan Pramuka, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda [Finda] mengajak gerakan pramuka sebagai wadah organisasi pemuda untuk mengisi kemerdekaan dengan menerapkan hidup sehat, seperti mematuhi protokol kesehatan ditengah kondisi Pandemi covid 19. Hal itu disampaikannya sebagai bentuk rasa penghormatan terhadap jasa para Pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan. “Saat ini Pemerintah Kota […]

  • Pelantikan Bareng Secara Virtual Pengurus ESI  di 17 Kabupaten/Kota se Sumsel

    Pelantikan Bareng Secara Virtual Pengurus ESI  di 17 Kabupaten/Kota se Sumsel

    • calendar_month Rabu, 10 Feb 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.038
    • 0Komentar

    PENGURUS Daerah E-sport Indonesia (ESI) Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan dilantik secara virtual melalui video Confrence, Rabu (10/2/21) bertempat di Aula Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muba. Pada kesempatan ini para pengurus ESI Kabupaten/Kota Se-Sumsel dilantik oleh Ketua Pengprov ESI Sumsel Brigjen Rudi Prasemilsa Mahks. Ia mengatakan,  pelantikan ini dilakukan […]

  • 8 Orang Hilang di Selat Sunda, SAR Bidik Pulau Sertung

    8 Orang Hilang di Selat Sunda, SAR Bidik Pulau Sertung

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    SUMSELTERKINI.CO.ID – Pencarian delapan orang yang hilang di perairan Selat Sunda terus berlanjut. Memasuki hari keempat operasi kemarin, tim SAR gabungan mengarahkan perhatian ke sejumlah titik di sekitar Gunung Anak Krakatau, termasuk upaya penyisiran di Pulau Sertung. Pulau Sertung menjadi salah satu sasaran dalam pencarian. Namun, kondisi kawasan membuat tim harus berhati-hati. Lokasinya berada dalam […]

  • Ini Pandangan DPRD Kota Pagaralam Terhadap RAPBD-P Tahun 2020

    Ini Pandangan DPRD Kota Pagaralam Terhadap RAPBD-P Tahun 2020

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 2.115
    • 0Komentar

    BERBAGAI pandangan disampaikan oleh DPRD Kota Pagaralam terhadap pidato pengantar nota keungan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Fraksi Gerindra menyampaikan,catatan dan saran sebagai berikut : Pembahasan apbd-perubahan setiap opd hendaknya lebih memperhatikan aspek-aspek baik dalam penyerapan maupun realisasi anggaran perubahan pada dasarnya APBD perubahan merupakan penyempurnaan dari anggaran induk yang telah diatur […]

  • Alat Sudah Ada, Taksi Online Green SM Mulai Diuji, Ada Satu Hal yang Terus Dipantau

    Alat Sudah Ada, Taksi Online Green SM Mulai Diuji, Ada Satu Hal yang Terus Dipantau

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SUMSELTERKINI.CO.ID – Alat khusus untuk memeriksa kendaraan listrik kini sudah tersedia di Palembang. Taksi online Green SM pun mulai masuk pemeriksaan, dengan kondisi teknis dan keselamatan kendaraan menjadi bagian yang diperhatikan selama proses pengujian. Sebanyak 20 unit menjalani pemeriksaan perdana pada Senin (14/9/2026). Pengujian dilakukan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau KIR Kota Palembang, dengan […]

  • tokopedia-tiktok-shop

    Akhir Era Si Burung Hijau? Aplikasi Tokopedia Isunya Bakal Ditutup, Diganti Aplikasi Baru TikTok

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Bono
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Industri teknologi Indonesia diguncang kabar mengejutkan. Aplikasi Tokopedia, yang selama lebih dari satu dekade menjadi ikon belanja online nasional, dikabarkan akan segera ditutup dan digantikan oleh aplikasi khusus e-commerce baru dari ekosistem TikTok. Langkah radikal ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi ByteDance (induk usaha TikTok) untuk memisahkan fungsi media sosial dan belanja secara total, sekaligus […]

expand_less
WordPress Archive Towigo – Emergency Towing Services Elementor Template Kit Towngov – City Government WordPress Theme TownPress – Municipality & Town Government WordPress Theme Toyshop Storefront WooCommerce Theme Toyup – Kids Toys Store WooCommerce WordPress Theme Tozen – Personal WordPress Blog Theme tPlayer – Audio Player for WordPress TrackAlyzer – Analytics & Custom Tracking Code for WooCommerce TrackTruck – Freight Brokerage and Logistics Company WordPress theme Tractor – Industrial & Manufacturing WordPress Theme