SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – Koordinator Wilayah Sumatera II Supervisi dan Pencegahan KPK, Adlinsyah M Nasution mengaku sangat bangga karena rapat koordinasi dihadiri sekaligus oleh 3 pejabat tinggi di Sumsel, yakni Gubernur, Wakil Gubernur Mawardi Yahya dan Sekda Sumsel Nasrun Umar.
“Tiga jagoannya datang semua. Ini benar-benar penghormatan bagi kami,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Teknis Manajemen ASN se Provinsi Sumsel yang diselenggarakan KPK RI, di Auditorium Bina Praja, Rabu (5/12/2018).
Dalam kesempatan itu Adlin tak bosan menghimbau agar para ASN yang hadir mewanti-wanti dengan kata-kata jual beli jabatan, karena membuat jabatan terkesan memiliki tarif.
“Pemberian itu selalu dari atas ke bawah. Tidak ada ceritanya dari bawah ke atas. Satu rupiah pun itu gratifikasi namanya,” tegas Adlin
Kepada penyelenggara pemerintah dan pegawai di daerah, Adlin menghimbau agar tegas dalam menerapkan aturan.
Dia tak ingin apa yang terjadi di Cirebon terjadi juga di Sumsel. ” Harus berani nolak. Saya sengaja doktrin itu karena walaupun kejadiannya di Cirebon, tapi berpengaruh juga,” jelasnya.
Pada rapat tersebut Adlin juga berdiskusi dengan perwakilan tiap daerah mengenai mekanise pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Untuk soal ini Adlin meminta semua daerah sudah menggunakan mekanisme baru berbasis kinerja bukan berpatokan pada absensi saja.
“Ini masuk dalam 5 aksi yang direncanakan KPK untuk pencegahan korupsi selain penerapan perizinan online,” jelas Adlin.
Sementara itu Plt Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi mengatakan untuk TPP Sumsel sendiri tahun 2018 masih ada dan menggunakan sistem lama.
Namun demikian untuk tahun 2019 mereka sudah membentuk tim guna menyelesaikan mekanisme pemberian TPP dengan mekanisme kinerja.[**]
Penulis : One
