Gas 3 Kg Bocor ke Mana, Negara Tak Boleh Cuma Sidak Sesaat?
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
- visibility 466
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
GAS LPG 3 kilogram itu sekarang mirip tamu kos.
Datangnya cepat, pamitnya lebih cepat. Pagi dipasang, sore sudah minta diganti. Belum sempat gulai nangka mendidih, api sudah batuk-batuk kayak habis ngerokok semalam.
Di titik itulah emak-emak mulai mikir keras.
“Ini gas, apo angin dari Bukit Barisan?”
Jawabannya belakangan kebuka, bukan salah kompor, tapi ada yang hobi mengoplos. Gas subsidi yang harusnya buat rakyat kecil malah dioper-oper ke tabung gede, isinya jadi cuan, sisanya jadi masalah.
Begitu kasus ini terendus, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turun ke lapangan. Ia datang ke SPPBE, melihat timbangan, segel tabung, sampai proses pengisian. Singkatnya, negara ikut nimbrung ke dapur rakyat.
Langkah ini patut diapresiasi. Tidak semua pemimpin mau pegang tabung gas, apalagi yang beratnya bukan cuma di tangan, tapi juga di tanggung jawab.
Tapi di sinilah kita perlu jujur, mafia gas itu bukan tipe yang takut kamera. Mereka takutnya cuma satu kalau duit berhenti mengalir dan pintu besi mulai bunyi.
Pengoplosan LPG bukan kerja sambilan. Ini bukan cerita satu tabung nyasar ke rumah tetangga. Ini kerja serius, terstruktur, dan terencana. Kalau cuma disidak, besok mereka rapi lagi. Kalau cuma ditegur, lusa mereka ganti jalur.
Di sinilah negara jangan cuma jadi tamu.
Kalau sudah turun, jangan pulang cepat.
Karena rakyat tidak minta yang ribet-ribet. Mereka cuma mau gas yang isinya jujur, beratnya sesuai timbangan, dan nyalanya sampai masakan matang, bukan sampai emosi duluan.
Kalau Pemprov ikut di rantai usaha, maka logikanya sederhana pengawasan harus paling galak. Jangan sampai negara kebobolan di rumah sendiri.
Sidak harus jadi pembuka, bukan penutup.
Yang ditunggu publik itu bukan foto, tapi siapa yang ditangkap, siapa yang dicabut izinnya, dan siapa yang dibuat kapok.
Sebab menegur mafia itu seperti menasihati nyamuk, didengar, tapi tetap menggigit.
Oleh karena itu subsidi itu sebenarnya amanah, bukan kesempatan. Gas 3 kg itu bukan barang murah, ia simbol kehadiran negara di dapur rakyat. Kalau simbol ini bocor, kepercayaan ikut menetes.
Langkah gubernur sudah benar. Tapi langkah benar tanpa kelanjutan cuma jadi langkah pemanasan. Yang ditunggu rakyat adalah lari sprint-nya.
Karena pada akhirnya, dapur rakyat tidak butuh janji panjang.
Ia cuma butuh satu hal api yang jujur dan negara yang tidak datang sesekali.
Kalau gas rakyat masih bocor, pertanyaannya tinggal satu
yang bocor tabungnya, atau pengawasannya? (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
