Kredit Investasi Melaju 24,9%, Benarkah Ekonomi Riil Indonesia Mulai Menguat?

SUMSELTERKINI.CO.ID –  Kredit investasi nasional melaju 24,9% secara tahunan hingga Juni 2026. Di saat yang sama, sejumlah indikator aktivitas ekonomi riil juga menunjukkan peningkatan, mulai dari penjualan mobil, konsumsi listrik, hingga penjualan semen. Lantas, apakah deretan indikator tersebut menjadi sinyal bahwa mesin ekonomi riil Indonesia mulai kembali menguat?

Data sektor keuangan dan sektor riil memberikan indikasi yang cukup positif. Hingga Juni 2026, kredit perbankan tumbuh 12,67% secara tahunan (year on year/yoy), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 10,21% (yoy).

Yang menarik lagi, pertumbuhan kredit investasi mencapai 24,9% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Perkembangan tersebut menjadi salah satu sinyal meningkatnya pembiayaan untuk kegiatan produktif dan ekspansi usaha.

Penguatan pembiayaan tersebut berjalan beriringan dengan aktivitas ekonomi di lapangan. Penjualan mobil meningkat 33,3% (yoy), konsumsi listrik tumbuh 10,8% (yoy), sedangkan penjualan semen naik 13,5% (yoy).

Rangkaian indikator ini menunjukkan pergerakan ekonomi tidak hanya tercermin dari sektor keuangan, tetapi mulai terlihat pada aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi.

Bukan Hanya Kredit, Konsumen dan Manufaktur Ikut Bergerak

Dari sisi konsumsi, kepercayaan masyarakat juga masih berada pada level positif. Indeks Keyakinan Konsumen tercatat 116,8.

Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur kembali berada di zona ekspansif dengan posisi 50,2. Kondisi ini juga memberikan tambahan indikasi aktivitas manufaktur mulai bergerak setelah menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian global.

“Kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8).

Sementara ketenagakerjaan dan pemerataan, Rasio Gini tercatat turun menjadi 0,368 pada Maret 2026. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada 4,65% pada Mei 2026.

Daya Beli Tetap Dijaga

Pemerintah juga terus menjaga agar penguatan aktivitas ekonomi tersebut tidak terhambat oleh melemahnya daya beli masyarakat.

Berbagai stimulus telah diberikan sepanjang 2026. Pada kuartal I, total stimulus mencapai sekitar Rp70 triliun. Selanjutnya, pada kuartal II pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp26,34 triliun melalui berbagai instrumen, termasuk insentif pajak, dukungan transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga konsumsi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha menghadapi dinamika ekonomi global.

Modal Mulai Mengalir ke Investasi Produktif

Pertumbuhan kredit investasi sebesar 24,9% menjadi salah satu perkembangan yang mendapat perhatian karena menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan menuju kegiatan produktif.

Pemerintah melihat investasi sebagai salah satu kunci untuk memperkuat kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Arah tersebut sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, termasuk digitalisasi, semikonduktor dan Artificial Intelligence (AI).

Pada saat yang sama, sektor yang selama ini menjadi penopang ekonomi seperti pertanian dan energi juga terus diperkuat.

Hilirisasi Didorong, Devisa Ekspor Diperkuat

Transformasi ekonomi diarahkan melalui hilirisasi sumber daya alam. Hingga saat ini, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah melakukan groundbreaking.

Pemerintah menargetkan hilirisasi tidak berhenti pada peningkatan investasi, tetapi mampu menciptakan rantai produksi yang lebih panjang di dalam negeri sehingga manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja semakin besar.

Sedangkan perdagangan dan devisa, pemerintah juga memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT DSI.

Pengelolaan ekspor itu, antara lain diarahkan untuk mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing, sehingga nilai ekonomi dari ekspor sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penerimaan devisa sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis.

Indonesia Siapkan Acuan Harga Mineral

Pemerintah juga menyiapkan pembentukan bursa komoditas mineral yang akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar komoditas global.

Bursa diarahkan guna mendukung pembentukan Indonesia Reference Price, sehingga Indonesia tidak hanya berperan sebagai produsen mineral, tetapi juga memiliki referensi harga yang lebih kuat dan transparan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia sekaligus memperkuat tata kelola perdagangan mineral.

Reformasi BUMN Berlanjut

Penguatan ekonomi juga dibarengi dengan konsolidasi aset dan kelembagaan negara.

Pemerintah terus melakukan efisiensi dan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari total 1.074 BUMN, sebanyak 290 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari proses penataan dan efisiensi.

Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas aset negara serta memastikan BUMN dapat lebih fokus menjalankan fungsi strategis dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

Fondasi Eksternal Masih Terjaga

Di tengah berbagai risiko global, ketahanan eksternal Indonesia masih relatif kuat.

Cadangan devisa hingga saat ini mencapai US$145,3 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Sementara itu, neraca perdagangan mencatat surplus kumulatif US$3,58 miliar sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Nilai tukar Rupiah juga menunjukkan penguatan 0,69% dalam sepekan terakhir, yang menjadi salah satu indikator terjaganya sentimen terhadap perekonomian nasional.

Kondisi tersebut menjadi bantalan penting bagi perekonomian Indonesia ketika dunia masih menghadapi risiko konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, serta suku bunga global yang relatif tinggi.

Menjawab Pertanyaan di Balik Angka 24,9%

Lalu, benarkah ekonomi riil Indonesia mulai menguat?

Sejumlah indikator memberikan sinyal positif. Pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 24,9% berjalan bersamaan dengan kenaikan penjualan mobil, konsumsi listrik dan penjualan semen. Kepercayaan konsumen juga masih tinggi dan PMI manufaktur telah kembali masuk zona ekspansif.

Namun, pemerintah tetap perlu menjaga momentum tersebut agar tidak berhenti sebagai pemulihan jangka pendek. Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan pembiayaan investasi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas.

Karena itu, memasuki 2027 pemerintah mengarahkan kebijakan ekonomi untuk memperkuat mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi.

Investasi, hilirisasi, digitalisasi, semikonduktor, AI, energi dan pangan akan menjadi bagian dari strategi tersebut. Arah kebijakan itu juga akan ditopang oleh deregulasi, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, penguatan pasar keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah, Danantara dan sektor swasta.

Dengan demikian, angka 24,9% bukan sekadar catatan pertumbuhan kredit. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati untuk melihat apakah pembiayaan mulai bergerak menuju ekspansi ekonomi yang lebih produktif.

Pemerintah akan terus menjaga momentum tersebut melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter dan investasi, dengan tetap mempertahankan stabilitas makroekonomi serta keberlanjutan APBN.

“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. (***)