HARGA cabai kadang bisa lebih pedas dari sambalnya. Naik sedikit saja, emak-emak di pasar langsung pasang wajah waspada. Itulah sebabnya, kemarin sebanyak 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan dikumpulkan dalam satu forum penting untuk memastikan inflasi tak bikin dompet warga menjerit.
Bertempat di Hotel Wyndham Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Capacity Building bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumsel. Bukan sekadar kumpul rutin, tapi forum evaluasi sekaligus alarm agar daerah tak lengah menjaga stabilitas harga.
Pemprov menargetkan peningkatan kualitas laporan kinerja TPID kabupaten/kota dan mendorong aksi nyata pengendalian inflasi. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumsel, Ir. Basyaruddin Akhmad mengatakan inflasi langsung menyentuh kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, cabai, hingga ongkos distribusi. Jika tak dikendalikan, daya beli masyarakat bisa tergerus.
Dalam forum itu terungkap fakta yang cukup menohok. Hingga kini, baru Provinsi Sumsel dan Kota Palembang yang aktif serta meraih predikat juara dalam penyusunan laporan dan aksi pengendalian inflasi. Artinya, masih ada daerah yang perlu lebih gesit, bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga serius dalam pelaporan berbasis data.
Pemprov menekankan penguatan strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Empat poin ini bukan jargon kosong. Jika harga terjangkau tapi pasokan seret, tetap saja pasar bergejolak. Jika distribusi tersendat, harga bisa melonjak dalam hitungan hari.
Tak kalah penting, peran TP2DD ikut disorot. Digitalisasi dinilai menjadi kunci efisiensi transaksi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Di era serba cepat, pengendalian inflasi tak cukup dengan sidak pasar. Data real-time dan sistem pembayaran non-tunai ikut menentukan arah kebijakan.
Sementara itu, Kota Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa disebut sudah menjalankan langkah konkret.
Operasi Pasar rutin digelar untuk menahan lonjakan harga komoditas strategis. Gerakan Menanam Cabai dan Office Farming juga digencarkan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan skala lokal.
Distribusi pun tak luput dari perhatian. Kerja sama dengan daerah penghasil diperkuat agar pasokan tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan yang memicu lonjakan harga. Prinsipnya sederhana suplai lancar, harga lebih terkendali.
Rakor ini sekaligus menjadi tantangan terbuka bagi seluruh kabupaten/kota. Pemprov berharap tak ada lagi daerah yang pasif dalam pelaporan dan inovasi. Targetnya, semua bisa bersaing dalam TPID Award 2026 dengan kinerja terukur dan berbasis data.
Di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, Sumsel memilih bersikap antisipatif. Inflasi tak ditunggu sampai melonjak, tetapi dijaga sejak dini.
Karena pada akhirnya, stabilitas harga bukan sekadar angka statistik, melainkan soal menjaga kesejahteraan warga.
Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumsel, Ir. Basyaruddin Akhmad, mengatakan pengendalian inflasi merupakan agenda strategis yang memerlukan kolaborasi lintas sektor dan konsistensi pelaporan kinerja.
Ia menegaskan capacity building ini menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas laporan TPID kabupaten/kota sekaligus mendorong lahirnya inovasi konkret dalam pengendalian inflasi.
“Saat ini baru Provinsi Sumsel dan Kota Palembang yang aktif dan meraih predikat juara dalam penyusunan laporan serta aksi pengendalian inflasi. Kami harap kabupaten/kota lain juga aktif memberikan laporan sehingga semuanya bisa menjadi juara di TPID Award 2026,” ujarnya.
Sementara Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyebut Operasi Pasar rutin, Gerakan Menanam Cabai, Office Farming, serta kerja sama distribusi dengan daerah penghasil menjadi langkah konkret menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan tetap aman. (***)
