PKS Flyover JPL 99 Sumsel, Bagaimana 4 Instansi Sepakat
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
- visibility 130
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEMBANGUNAN Flyover JPL 99 kini memasuki tahap krusial. Empat instansi, yakni PT KAI, BBPJN, Pemkab Muara Enim, dan Pemprov Sumsel, tengah merumuskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memastikan proyek berjalan lancar, kemarin.
Proyek ini ditargetkan mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi di perlintasan sebidang kereta api.
Rapat membahas pembagian peran masing-masing instansi secara rinci. Edward Candra menekankan, kepastian hak dan kewajiban setiap pihak melalui PKS akan memastikan pelaksanaan proyek bebas hambatan administratif.
PKS mengatur tanggung jawab tiap instansi, PT KAI menangani teknis operasional dan izin lintasan kereta, BBPJN memastikan konstruksi dan integrasi jalan nasional, sedangkan Pemkab dan Pemprov Sumsel fokus pada dukungan lahan dan perizinan daerah.
Prosedur perizinan, jadwal konstruksi, dan mekanisme penyelesaian potensi masalah menjadi sorotan utama rapat. Edward Candra menegaskan, percepatan proyek tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tetapi harus dilandasi kepastian hukum yang kuat.
Draf PKS ditargetkan rampung dalam beberapa minggu ke depan. Finalisasi dokumen ini akan menjadi dasar agar pembangunan flyover dapat dimulai tepat waktu tanpa kendala.
Flyover JPL 99 dibangun di perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan di Muara Enim. Tingginya frekuensi kereta api sering menyebabkan antrean panjang kendaraan, menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik.
Setelah selesai, flyover akan memungkinkan kendaraan pribadi, angkutan umum, dan truk komoditas melintas tanpa terhambat. Hal ini diharapkan meningkatkan efisiensi perjalanan sekaligus keselamatan pengguna jalan.
Koordinasi teknis antarinstansi dilakukan secara berkala. PT KAI mengawasi keselamatan operasional kereta, BBPJN memverifikasi kualitas konstruksi sesuai standar nasional, sementara pemerintah daerah memastikan perizinan terpenuhi dan lahan tersedia tepat waktu.
Proyek ini juga menjadi bagian dari strategi Sumatera Selatan untuk integrasi transportasi nasional. Selain mengurangi kemacetan lokal, flyover mendukung konektivitas regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim.
Edward Candra menutup rapat dengan menegaskan pemahaman setiap pihak atas kewajiban mereka, menandai awal Flyover JPL 99 yang diharapkan segera memberikan manfaat nyata bagi warga dan arus logistik di Muara Enim. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
