Inflasi OKI 2,74 Persen, Stabil atau Sekadar Terlihat Aman?

KABUPATEN Ogan Komering Ilir (OKI) kembali mencatat inflasi rendah, pada Maret 2026, inflasi tahunan tercatat 2,74 persen, menjadi yang terendah di Sumatera Selatan.

Angka ini berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 3,09 persen, data  dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) OKI dalam Focus Group Discussion (FGD) monitoring perdagangan, kemarin.

Merujuk data itu, capaian OKI layak diapresiasi.

Kepala BPS OKI, Muhammad Dedy, menyebutkan  inflasi yang terkendali sebagian besar berasal dari stabilitas harga beberapa komoditas, meski emas perhiasan dan tarif listrik tetap memberi kontribusi signifikan.

Secara bulanan, inflasi OKI pada Maret 2026 tercatat 0,36 persen, dengan daging ayam ras, bensin, dan ikan patin sebagai penyumbang utama.

Namun, angka rendah tidak selalu sama dengan harga murah atau daya beli nyaman bagi masyarakat, sebab inflasi hidup di pasar, warung, dan struk belanja harian.

Ketika kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar, hal ini tentunya memberi sinyal  biaya hidup masyarakat masih terdorong  sektor non-pangan yang tak selalu terlihat dilaporan resmi.

Sekretaris Daerah OKI, Asmar Wijaya, menilai capaian ini adalah hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Program pasar murah, pemantauan harga, dan optimalisasi distribusi pangan memang langkah yang tepat.

Tapi tantangan sebenarnya bukan hanya menjaga angka tetap rendah, melainkan membuat sistem pengendalian inflasi lebih preventif, bukan reaktif.

Faktor eksternal juga menjadi ujian nyata. Fluktuasi harga energi, distribusi logistik yang tidak selalu merata, serta ketergantungan pada komoditas bergejolak bisa sewaktu-waktu menggoyang stabilitas.

Jika langkah antisipatif hanya dilakukan saat harga sudah naik, dampaknya pada masyarakat akan lebih terasa.

Bukan target angka

Untuk itu, OKI perlu menguatkan beberapa strategi, misalnya data real-time stok dan distribusi pangan, intervensi pasar lebih efektif jika dilakukan sebelum harga melambung. Sistem pemantauan yang presisi bisa mempercepat respons pemerintah dan mengurangi risiko gejolak.

Penguatan logistik dan rantai pasok lokal, harga stabil tidak cukup jika distribusi barang tidak merata. Dengan rantai pasok yang rapi, pasokan tetap lancar dan harga relatif terkendali di seluruh kecamatan.

Kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, keterlibatan pedagang dan produsen lokal penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi pasar.

Transparansi dan komunikasi publik
Inflasi sering terasa lebih menakutkan karena minim penjelasan. Pemerintah perlu memberi informasi yang jelas soal dinamika harga, sehingga masyarakat memahami kenaikan atau penurunan harga.

Meski inflasi rendah, kewaspadaan tetap harus dijaga, stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi soal rasa percaya masyarakat terhadap daya beli dan harga barang sehari-hari. Menganggap angka rendah sebagai sinyal aman bisa berbahaya, karena gejolak kecil yang tidak terantisipasi bisa langsung berdampak pada kebutuhan pokok warga.

Capaian OKI saat ini memang membanggakan, tapi momentum untuk memperkuat sistem. Inflasi yang melandai adalah kabar baik, tetapi menjaga agar tetap landai, itulah pekerjaan sesungguhnya.

Dengan strategi preventif, distribusi yang lancar, serta komunikasi publik yang jelas, OKI tidak hanya bisa mempertahankan inflasi rendah, tapi juga menjaga daya beli masyarakat dalam jangka panjang.

Sehingga intinya yaitu  stabilitas inflasi bukan hanya target angka, tapi soal kesejahteraan nyata warga OKI.

Angka yang rapi di laporan BPS hanyalah awal, yang paling penting adalah harga yang benar-benar terjangkau, distribusi lancar, dan masyarakat merasa aman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. (***)