PEMBANGUNAN Sekolah Rakyat dikebut pemerintah dengan target 93 titik gedung permanen rampung pada Juni 2026 agar bisa digunakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang, namun di percepatan itu muncul pertanyaan yang tidak sederhana, apakah program ini benar-benar menjadi jalan baru pendidikan bagi anak-anak miskin, atau hanya proyek besar yang dikejar angka dan tenggat waktu.
Negara sedang membangun narasi besar tentang pemerataan pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Gedung-gedung baru disiapkan, sistem rekrutmen diperluas, dan skema pembelajaran digital mulai dirancang. Namun pengalaman menunjukkan, kecepatan pembangunan fisik tidak selalu berjalan seiring dengan kesiapan sistem pendidikan yang menopangnya.
Sekolah bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang guru, kurikulum, budaya belajar, dan konsistensi kebijakan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan pemerintah menargetkan percepatan agar Sekolah Rakyat bisa langsung dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.
“Agar bulan Juli bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun 2026/2027,” ujarnya dilaman resmi kemensos.
Pernyataan itu menunjukkan optimisme pemerintah bahwa proyek ini tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga langsung berfungsi sebagai ruang belajar aktif.
Namun dibalik optimisme itu, percepatan selalu membawa konsekuensi, sebab ketika target waktu menjadi pusat perhatian, risiko pada kesiapan teknis, koordinasi lapangan, dan kualitas implementasi ikut meningkat. Pemerintah memang bergerak cepat, tetapi proyek sebesar ini tidak hanya membutuhkan kecepatan, melainkan juga ketepatan dalam setiap tahapannya.
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat dari 93 titik pembangunan tahap II, masih terdapat beberapa lokasi yang masuk kategori zona merah akibat kendala cashflow, keterlambatan progres, dan keterbatasan sumber daya manusia. Fakta ini menunjukkan percepatan pembangunan belum sepenuhnya berjalan mulus, bahkan di tengah dorongan kuat dari pusat.
Oleh sebab itu, Sekolah Rakyat memperlihatkan paradoks kebijakan publik: negara ingin menghadirkan akses pendidikan lebih cepat bagi kelompok rentan, tetapi realitas di lapangan masih bergulat dengan persoalan klasik seperti kesiapan lahan, pendanaan, dan kapasitas pelaksana.
Percepatan yang tidak diimbangi kesiapan berisiko menggeser tujuan utama menjadi sekadar pencapaian angka, diluar pembangunan fisik, pemerintah juga mulai merancang Sekolah Rakyat sebagai ekosistem pendidikan baru berbasis digital.
Akses internet dan infrastruktur pembelajaran digital disiapkan agar siswa tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Namun transformasi ini menghadapi tantangan serius karena kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih lebar. Tanpa pendekatan yang berbeda sesuai kondisi daerah, digitalisasi berisiko menjadi seragam di atas kertas, tetapi timpang di lapangan.
Dukung operasional
Pemerintah juga menyiapkan rekrutmen besar-besaran lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan untuk mendukung operasional sekolah ini. Skala ini menunjukkan keseriusan negara, tetapi juga menuntut sistem seleksi dan pelatihan yang kuat agar kualitas pendidikan tidak timpang antarwilayah. Jumlah besar tanpa standar yang seragam justru bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses belajar mengajar.
Di tengah ambisi besar tersebut, Sekolah Rakyat sebenarnya sedang diuji bukan hanya sebagai proyek pembangunan, tetapi sebagai model baru intervensi negara dalam pendidikan kelompok miskin. Karena itu, yang dipertaruhkan bukan sekadar gedung yang selesai tepat waktu, tetapi apakah ruang-ruang belajar itu benar-benar mampu mengubah masa depan anak-anak yang selama ini berada di pinggir sistem pendidikan.
Agar program ini tidak berhenti sebagai proyek kejar target, pemerintah perlu memastikan percepatan tidak mengorbankan kesiapan dasar di lapangan. Setiap titik pembangunan semestinya hanya dilanjutkan jika lahan, akses, dan infrastruktur dasarnya benar-benar siap, agar tidak terjadi ketimpangan kualitas antar lokasi. Titik-titik yang masuk kategori zona merah juga perlu menjadi prioritas penyelesaian agar tidak menjadi beban berulang dalam tahap berikutnya.
Selain itu, rekrutmen besar guru dan tenaga kependidikan harus diikuti dengan pelatihan standar nasional yang seragam. Pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan jumlah, tetapi juga konsistensi kualitas. Tanpa itu, Sekolah Rakyat berisiko melahirkan variasi mutu yang terlalu lebar antarwilayah.
Digitalisasi pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Tidak semua wilayah memiliki kesiapan infrastruktur yang sama, sehingga pendekatan bertahap atau hybrid bisa menjadi pilihan yang lebih realistis daripada menerapkan sistem seragam secara nasional.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu dilibatkan lebih awal dalam desain dan implementasi program, bukan hanya sebagai pelaksana teknis di akhir. Tanpa keterlibatan aktif daerah, program sebesar ini berisiko kehilangan konteks lokal yang justru menjadi kunci keberhasilan di lapangan.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan hanya soal seberapa cepat ia dibangun, tetapi seberapa kuat ia berdiri sebagai sistem yang berkelanjutan. Jika negara mampu menyeimbangkan antara kecepatan, kesiapan, dan kualitas, maka program ini bisa menjadi tonggak penting dalam pendidikan inklusif. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi deretan bangunan baru yang selesai tepat waktu, tetapi belum tentu tepat guna bagi mereka yang paling membutuhkan.(***)
