GSMP Sumsel dan Ujian Manajemen Risiko, Apakah Program Ini Benar-Benar Menjawab Kebutuhan Masyarakat?

SUMSELTERKINI.CO.ID – Program Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP) membawa tujuan yang sulit dibantah, memperkuat ketahanan pangan bahkan tujuannya bisa mendorong masyarakat, agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Namun, program pangan tidak pernah cukup dinilai dari seberapa baik rencana disusun atau seberapa lengkap aturan dibuat.

Ujian sebenarnya justru terjadi ketika program itu berhadapan dengan persoalan di lapangan. Bibit harus tersedia dan sampai kepada penerima. Tanaman harus tumbuh. Petani membutuhkan pendampingan.

Ketika terjadi gagal tanam atau persoalan produksi, harus ada langkah yang jelas. Di samping itu, koordinasi antara pemerintah, pendamping, petani, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tidak boleh berhenti hanya di kata-kata rapat.

Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai manajemen risiko dalam GSMP menjadi penting. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra menegaskan penerapan manajemen risiko diperlukan untuk mengawal keberlanjutan GSMP. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Peningkatan Kapasitas Tim Efektif bertajuk strategi tata kelola GSMP melalui penerapan manajemen risiko, Rabu (9/9/2026).

Gagasan itu patut diacungkan jempol, sebab, mengelola program pangan memang tidak bisa hanya berpikir tentang target, tetapi juga harus memikirkan apa yang terjadi ketika target itu tidak berjalan sesuai rencana.

Persoalannya, jangan sampai manajemen risiko hanya menjadi istilah baru dalam tata kelola pemerintahan.

Masyarakat tidak membutuhkan istilah yang rumit. Mereka membutuhkan program yang terasa manfaatnya.

Jika ada persoalan bibit, bagaimana penyelesaiannya? Jika terjadi gagal tanam, siapa yang bergerak lebih dulu? Jika pendampingan tidak berjalan maksimal, bagaimana pemerintah mengetahuinya? Dan ketika banyak pihak dilibatkan, siapa yang memastikan semua benar-benar bekerja sesuai perannya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru penting dijawab sejak awal, sebab, kelemahan program pemerintah kerap kali bukan karena tidak memiliki aturan. Masalahnya bisa muncul ketika aturan tersebut tidak berjalan konsisten di lapangan.

Edward sendiri mengingatkan instrumen dan SOP yang sudah tersedia harus diimplementasikan secara optimal. Artinya, Pemprov Sumsel sebenarnya sudah melihat adanya celah antara perencanaan dan pelaksanaan yang perlu terus dikawal.

Hal ini tentu, bukan berarti GSMP harus dianggap gagal, sebaliknya, kritik semacam ini diperlukan agar program yang membawa kepentingan masyarakat luas tidak berhenti pada ukuran administratif.

Keberhasilan GSMP semestinya tidak hanya dilihat dari berapa banyak kegiatan yang dilakukan atau berapa banyak kelompok yang terlibat.

Ukurannya harus lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, apakah produksi pangan meningkat, apakah masyarakat semakin mudah memenuhi kebutuhan pangan, apakah petani memperoleh pendampingan ketika menghadapi masalah, dan apakah program mampu bertahan ketika menghadapi risiko.

Melihat pertanyaan di atas, tentu manajemen risiko harus benar-benar bekerja. Risiko gagal tanam, misalnya, seharusnya tidak baru dibicarakan setelah tanaman gagal. Pemerintah dan pendamping perlu memetakan kemungkinan masalah sejak awal, termasuk ketersediaan bibit, kondisi lahan, kemampuan penerima, hingga pola pendampingan.

Begitu pula dengan koordinasi, melibatkan banyak pihak memang penting, tetapi semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan untuk memperjelas siapa melakukan apa.

Forum koordinasi jangan hanya menjadi tempat menyampaikan laporan. Forum tersebut harus mampu menjadi ruang untuk mendeteksi masalah dan mengambil keputusan sebelum persoalan menjadi lebih besar.

Solusinya sebenarnya tidak harus rumit

Pemprov Sumsel dapat memperkuat sistem pemantauan berbasis kondisi lapangan, membuat indikator keberhasilan yang mudah diukur, memperjelas tanggung jawab setiap pihak, serta memastikan pendamping tidak hanya hadir ketika program dimulai.

Pendamping harus menjadi mata dan telinga program di lapangan, ketika ada persoalan, informasi harus cepat naik ke pengambil kebijakan.

Ketika ada kelompok yang berhasil, praktik baiknya bisa ditiru di wilayah lain. Sebaliknya, ketika ada kegagalan, persoalannya harus dibedah untuk mencari penyebab, tak cukup hanya dicatat sebagai angka untuk dokumen laporan tahunan.

Yang tidak kalah penting, keberhasilan GSMP perlu dilihat dari perspektif masyarakat. Pemerintah tentunya memiliki indikator kinerja sendiri. Tetapi masyarakat memiliki ukuran yang lebih sederhana.

Apakah program tersebut benar-benar membantu kehidupan mereka? dan apakah sudah merata diseluruh Sumsel, yang bisa jadi bahan coleteh masyarakat bahwa kami makanan dari hasil tanam di halaman rumah di lahan -lahan tidur deket rumah.

Pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah GSMP mampu menjadi program jangka panjang atau hanya menjadi salah satu agenda pemerintah yang berganti seiring waktu.

Oleh sebab itu, langkah Pemprov Sumsel memasukkan manajemen risiko ke dalam tata kelola GSMP merupakan arah yang tepat. Tetapi pekerjaan sesungguhnya baru dimulai setelah rapat selesai.

Tantangannya adalah memastikan konsep tersebut benar-benar sampai ke lahan, kelompok tani, pendamping, dan masyarakat penerima manfaat.

GSMP tidak perlu hanya terlihat berhasil dalam laporan. Program ini harus mampu menunjukkan manfaat ketika berhadapan dengan persoalan nyata. Sebab ketahanan pangan tak cukup soal menanam dan memanen.

Ketahanan pangan adalah soal bagaimana sebuah kebijakan mampu bertahan menghadapi masalah, cepat memperbaiki kekurangan, melibatkan masyarakat, dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Jangan ketika harga beras yang diinginkan masyarakat hilang dari pasaran dan dampaknya menjadi keluhan di tingkat masyarakat. Di situlah manajemen risiko GSMP benar-benar akan diuji. (***)