Menteri KKP Minta Digitalisasi Layanan Disektor Perikanan Diperkuat

PELABUHAN merupakan bagian penting dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan di Indonesia. Sebab itu perlu adanya inovasi-inovasi sehingga layanan terhadap pengguna pelabuhan bisa lebih maksimal dan pertumbuhan ekonomi di sektor ini bisa ikut meningkat. Salah satunya inovasi timbangan online, seperti yang sudah diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun mendukung penuh penerapan teknologi untuk menunjang peningkatan layanan di pelabuhan tersebut.

“Adopsi teknologi itu penting, digitalisasi itu perlu, itu bisa mendukung upaya pengumpulan data perikanan dengan cepat, lebih tertata rapi, terpantau dan akurat,” jelas Menteri Trenggono saat melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Senin (3/5/2021).

Berdasarkan informasi, manajemen transformasi digital dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yang telah diterapkan di PPS Cilacap, salah satunya melalui penggunaan timbangan daring (online). Penggunaan timbangan online ini sebagai upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Pusat Data Statistik dan Informasi atau Pusdatin untuk mewujudkan manajemen transformasi digital secara nasional dan mendukung peningkatan pelayanan publik yang transparan, khususnya pengelolaan sumber daya perikanan subsektor perikanan tangkap.

Pengelolaan pelabuhan berbasis digital yang terintegrasi ini meliputi proses penimbangan, pencatatan hingga pada pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Timbangan online di PPS Cilacap digunakan sejak tahun 2020, dan berfungsi untuk menimbang berat ikan yang didaratkan di pelabuhan dan menyimpan data hasil penimbangan ikan yang selanjutnya bisa terhubung dengan pusat data di KKP yang disebut Satu Data KKP, yang dikelola oleh Pusdatin.

Data itu terdiri dari nama kapal, pemilik kapal, GT kapal, alat tangkap yang digunakan, serta jumlah nelayan. Pada tahun 2020, jumlah kapal perikanan di PPS Cilacap sebanyak 871 kapal, sedangkan jumlah nelayan sebanyak 7.871 nelayan dengan penggunaan alat tangkap dominan adalah long line (48%) dan gill net (38%), serta volume produksi perikanan tercatat sebanyak 19.241,54 ton dengan didominasi oleh ikan cakalang.

Pengembangan yang dilakukan dengan optimalisasi peran UPT (PPS Cilacap) ini diyakini Menteri Trenggono akan bisa mendukung pertumbuhan industri perikanan di dalam negeri, baik untuk pasar domestik ataupun ekspor. Selain itu diharapkan juga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Selain fokus pada digitalisasi, Menteri Trenggono juga berpesan agar PPS Cilacap tetap mengadopsi prinsip ramah lingkungan (eco fishing port). Prinsip tersebut akan bisa memandu bagaimana mengelola pelabuhan perikanan menjadi berkelanjutan, namun tetap menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi.

Kegiatan digitalisasi ini juga pada akhirnya mendukung salah satu program terobosan Menteri Trenggono, yaitu peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap. Diketahui persentase capaian PNBP tahun 2020 sebesar 228 persen atau senilai Rp2,9 miliar dari target yang telah ditetapkan Rp1,3 miliar.

Sebagai informasi, PPS Cilacap merupakan salah satu dari 6 pelabuhan perikanan klasifikasi samudera yang berada di lingkar luar wilayah Indonesia (Outer Ring Fishing Port) dan merupakan kawasan strategis karena posisinya berada di tengah Pulau Jawa dengan jarak kurang lebih 435 km dari Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi dan jasa. Untuk potensi sumber daya ikan di Cilacap terdapat komoditas yang melimpah diantaranya ikan tuna, cakalang, layur dan udang. Ikan-ikan tersebut semuanya diekspor.

Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Trenggono juga menyerahkan 1.000 paket sembako kepada sejumlah  perwakilan nelayan dan pinjaman modal kerja kepada para pelaku usaha pembudidaya ikan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.[***]

ril