DPRD Sumsel – Pj Gubernur Teken Keputusan Bersama Persetujuan Raperda RTRW Sumsel 2024-2044
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
- visibility 1.486
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumselterkini.co.id, -DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XCIV (94) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus terhadap Pansus Pansus DPRD Sumsel terhadap Raperda Provinsi Sumsel (perpanjangan waktu), Jumat (20/9) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki dihadiri Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Sekda Sumsel Edward Chandra, OPD dan dinas terkait dan para undangan.
Dalam kesempatan itu, juru bicara Pansus I DPRD Sumsel Hasbi Asadiki berkesimpulan menerima dan menyetujui Raperda Sumsel tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumsel 2024-2044 menjadi Perda dan dituangkan dalam bentuk keputusan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan DPRD Sumsel.
“ Semoga Raperda ini menjadi sumbangsih kita semua dalam memajukan provinsi Sumsel kedepan,” katanya.
Acara dilanjutan dengan penandatanganan keputusan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan DPRD Sumsel untuk menjadikan Raperda Sumsel tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumsel 2024-2044 menjadi Perda oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki dan Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama dan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat khususnya Pansus I yang telah membahas Raperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 2044.
“Rapat paripurna hari ini sangatlah istimewa sekaligus sangat mengharukan bagi kami dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena merupakan akhir yang memulai awalan, ” Ujarnya.
Akhir karena ini adalah Rapat Paripurna terakhir bagi Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024. Sedangkan awalan adalah dimulainya seluruh aktivitas kegiatan di Sumatera Selatan dengan menggunakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang baru untuk jangka waktu 2024-2044.
“Selama menjalankan tugas di Sumatera Selatan terutama saat berinteraksi dengan Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat penuh dengan kenangan yang luar biasa, sangat bersahabat, kekeluargaan, konstruktif, terbuka, semangat, demi membangun dan mewujudkan Sumatera Selatan sebagai pusat atau poros pertumbuhan baru terutama di Pulau Sumatera,” Jelasnya.
Menurutnya, demi mewujudkan cita-cita Sumatera Selatan yang maju dan sejahtera, berbagai cara telah diupayakan bersama melalui berbagai pembahasan dan kesepakatan yang diambil dalam periode jabatan Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Sumatera Selatan yang terhormat.
“Semangat dan kekeluargaan yang diberikan memberikan kami energi positif, sehingga rasa kekhawatiran yang awalnya kami rasakan berubah bagikan ikatan saudara kandung, sehingga hal tersebut membuat kami semangat dan percaya diri untuk melaksanakan tugas di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, “ungkapnya.
Menurut Elen, Sikap yang terbuka dan bersahabat dari DPRD membuat dirinya semakin semangat untuk bekerja lebih keras dan cerdas bagi Sumatera Selatan. Presiden Republik Indonesia telah menyetujui usulan kita dan menetapkan Proyek Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral di Provinsi Sumatera Selatan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Dengan demikian kita memiliki kesempatan emas untuk menjadikan Provinsi Sumatera Selatan menjadi lumbung beras dan pangan, karena potensi lahan sawah baru yang siap diolah paling tidak sebanyak 400.000 ha dengan potensi mencapai 1,3 juta ha, ” Jelasnya.
Pengajuan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 ini menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peraturan ini menyatakan bahwa, RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sehingga mengharuskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumatera Selatan diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
“Maka sampailah kami pada kesimpulan/pendapat akhir yaitu sepakat untuk Persetujuan memberikan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas. Dengan disetujuinya Ranperda RTRW ini, kita telah meletakkan fondasi kuat untuk pembangunan Sumatera Selatan yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera untuk 20 tahun ke depan, ” katanya.[***]
ADV
- Penulis: Irwan Wahyudi
