Terkait Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, Sekda Prov. Sumsel Sebut Tantangannya
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Minggu, 17 Mar 2024
- visibility 1.406
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumselterkini.co.id, – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengungkapkan jika 3 Kota dan 5 Kabupaten yang berada di atas capaian Nasional dan Provinsi yang dapat dikatakan sudah memadai secara kuantitas maupun kualitas. namun ada beberapa tantangan permasalahan sanitasi yang harus kita hadapi yaitu, tingginya target capaian sanitasi di tahun mendatang 2025-2045, regulasi yang belum memadai terutama terkait penanganan, terbatasnya pendanaan, minimnya akses terhadap sanitasi layak, minimnya peran serta masyarakat dan belum efisiennya tata kelola dan kelembagaan.
“Dan tentangan utama dalam pencapaian Universal Access adalah pada penganggaran. Untuk memenuhinya, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), sehingga skala program program yang diusulkan dapat sejalan dengan kebutuhan pencapaian universal acces” jelas Supriono.
Dia menyebutkan 9 Kabupaten/Kota yang masih berada di bawah capaian Provinsi. Terkait hal ini, Pemprov Sumsel melakukan upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) melalui Kick Off meeting Program PPSP yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan (PKP) Sumsel Ir. S.A Supriono bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (18/3/2024).
Dalam sambutannya Supriono menyampaikan terkait pemahaman Tata ruang, dimana untuk tidak melihat hanya secara makro tapi harus memandang permasalahan ini secara detail, sementara capaian target tidak secara menyeluruh seperti permasalahan penumpukan sampah yang berhubungan langsung dengan sanitasi.
“Artinya kita harus mengerti pemahaman tentang sampah yaitu sampah organik maupun non organik dan kemudian residunya serta permasalahannya dan bagaimana penanganan solusinya” ujar Supriono.
“Dan tentangan utama dalam pencapaian Universal Access adalah pada penganggaran. Untuk memenuhinya, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), sehingga skala program program yang diusulkan dapat sejalan dengan kebutuhan pencapaian universal acces” jelas Supriono.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel Ir. H. Novian Aswardani dalam laporannya menyebutkan acara ini dilaksanakan untum mensinergikan dan sinkronisasi program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota dalam Perencanaan serta implementasi pembangunan sanitasi dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kick off meeting Tingkat Pusat serta persiapan Pelaksanaan kegiatan pendampingan implementasi dan pemutahiran dokumen kab/kota Tahun 2024.[***]
- Penulis: Irwan Wahyudi
