Sumselterkini.co.id, -Jenewa, Swiss – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri peringatan ke-75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Markas Dewan HAM PBB di Jenewa pada 11 Desember 2023. Menlu RI menyampaikan 4 (empat) komitmen nasional Indonesia untuk pemajuan HAM.
“Pertama, sebagai calon terpilih anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk dengan meningkatkan kontribusi ke UNWRA sebesar tiga kali lipat,” kata Menlu RI (11/12).
Kedua, Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan proses ratifikasi Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Jika konvensi tersebut telah diratifikasi, berarti Indonesia telah meratifikasi semua instrumen inti HAM internasional.
Ketiga, Indonesia berkomitmen melindungi dan menghormati hak penyandang disabilitas, termasuk dengan memperkuat peran Komisi Nasional Disabilitas. Keempat, Indonesia juga berkomitmen mengimplementasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Selain komitmen nasional, Menlu RI juga telah menyampaikan komitmen negara-negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat kerja sama HAM di kawasan.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat kerja sama regional di bidang HAM, termasuk melalui implementasi ASEAN Leaders’ Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-43,” ujar Menlu RI membacakan pernyataan ASEAN.
Di sela-sela kunjungan ke Jenewa, Menlu RI juga bertemu dengan Thant Myint-U, visiting scholar di University of Cambridge untuk membahas mengenai isu Myanmar. Menlu RI dan Thant Myint-U akan bersama-sama menjadi panelis dalam “Round Table: the Future of Human Rights, Peace and Security” pada hari kedua peringatan ke-75 tahun Deklarasi HAM (12/12).
Menlu RI juga akan berbicara pada High Level Event mengenai situasi HAM di Palestina (12/12) dan menyampaikan pernyataan pada Global Refugees Forum (13/12).
Peringatan Deklarasi Universal HAM ke-75 di Markas PBB Jenewa dihadiri oleh sekitar 16 Kepala Negara/Pemerintahan dan 20 pejabat setingkat Menteri.
Sumber: Kementerian Luar Negeri
