Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sumsel Meningkat 107%, Agar Tak Ada Lagi Kuota yang tidak Terakomodir, KPP & Aparat Diminta Plototin

Sumselterkini.co.id, Palembang – Menjelang musim tanam masalah klasik terkait pasokan pupuk bersubsidi selalu dikeluhkan petani, hal ini tentu menjadi perhatian serius Provinsi Sumsel sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia.

Seiring meningkatnya alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel Tahun 2023, Gubernur Sumsel Herman Deru menghimbau seluruh  Bupati, Walikota agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian di 17 Kab/kota memaksimalkan penyerapan pupuk  petani.

Pernyataan itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi dan Penguatan  Peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumsel Tahun 2023 di ballroom Hotel Novotel,  Selasa (31/1) pagi.

Menurut Gubernur Herman Deru saat ini teriakan kekurangan pupuk bersubsidi yang biasa dikeluhkan para Kepala Dinas Pertanian di Kab/Kota di Sumsel sudah terjawab. Alokasi pupuk Sumsel tahun 2023 meningkat tajam hingga 107% dari sebelumnya 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton untuk pupuk urea. Demikian juga untuk pupuk NPK meningkat dari sebelumnya 90 ribu ton menjadi 188 ribu ton.

” Pertama itu, jadi teriakan kekurangan pupuk sudah terjawab. Karena alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel tahun ini meningkat menjadi 250 ribu ton dari sebelumnya 150 ribu ton,” jelas Gubernur Herman Deru usai membuka rakor.

Menurut Herman Deru, data kebutuhan pupuk tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan petani di Sumsel tak lepas dari peran hampir 2.000 penyuluh yang direkrut Pemprov.  Sehingga setiap kebutuhan pupuk petani terinput.

“Sekarang kebutuhan pupuk itu sudah dijawab Mentan dan diproduksi Pupuk Indonesia untuk di Sumsel itu Pusri. Jadi tidak ada lagi kuota yang tidak terakomodir,” jelasnya.

Namun demikian lanjut Herman Deru saat ini penyerapan pupuk yang terinput sebagian sehingga perlu dimaksimalkan agar alokasi ini dapat dipertahankan di tahun berikutnya untuk mendukung peningkatan produktifitas pertanian maupun perkebunan di Sumsel.

“Dulu itu RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok)  sekarang diganti menjadi by name by adress dan inputnya baru 60%. Makanya saya tekankan kepada Kadis Pertanian, Camat, Kades, Lurah dan petani untuk input ini dan jangan  jangan sampai lagi mengatakan bahwa kuota kurang,” jelasnya.

Lebih jauh Gubernur Herman Deru mengatakan bahwa ini adalah tanggungjawab bersama semua pihak agar input ini dipercepat sehingga alokasi yang banyak ini tidak dipangkas lagi.

Sementara itu, terkait masalah distribusi pupuk, saat ini pupuk belum dikatakan bersubsidi jika masih di mobil atau di dalam gudang dan belum sampai ke petani. Untuk itu Peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan juga aparat untuk lebih memperhatikan hal ini.

“Pupuk itu dikatakan bersubsidi jika sudah ditandatangani petani baru kemudian ditebus ke pihak yang ditunjuk pemerintah. Inilah gunanya ada pengawasan di kab/kota juga,” jelasnya.

Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sumsel  Bambang Pramono membenarkan  terjadi peningkatan alokasi pupuk di Sumsel setelah 10 tahun terakhir.

Alokasi pupuk di Sumsel naik dari 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton pada 2023. Begitupun alokasi pupuk NPK yang meningkat 89,4% lebih pada 2023.

“Sesuai harapan Kementan, peningkatan ini dapat terserap guna meningkatkan produksi pertanian di Sumsel,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga menyerahkan secara Simbolis Penebusan Perdana Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani oleh Perwakilan Agen/ Kios Pengecer di Kab. Banyuasin, Musirawas, OKU, OKU Timur dan OKU Selatan. Dilanjutkan dengan penyerahan Penghargaan dari Bank BRI kepada Dinas Pertanian Prov. Sumsel dan Dinas Pertanian Terbaik Kab. OKU Timur.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Vice Presiden Penjualan Wilayah II PT. Pupuk Indonesia Taufik, Regional CEO BRI Palembang Wahyudi Darmawan, Koordinator Kelompok Pengawasan Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI Anis Minarwati, Sp. M.Sc dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.[***]