KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, memastikan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah.
Puan menyampaikan pada saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Banyak sektor terdampak pandemi COVID-19 sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan.
Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dalam kurun waktu tersebut, dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya.
Puan menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Presiden Joko Widodo hadir secara fisik untuk menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. Turut hadir Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas, Negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar Negara tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara,” kata yang tampak anggun mengenakan busana Payas Agung dari Bali.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini pun memberi apresiasi atas upaya pemerintah yang cepat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan. Mulai dari pemulihan di bidang kesehatan, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, dan penyelamatan perekonomian nasional.
Sisi lain, lanjut dia, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menjalankan prinsip checks and balances terhadap pemerintahan. Menurutnya, ke depan pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. “DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19,” tegas Puan.
Untuk penanganan di bidang kesehatan, Puan meminta pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air.
“Meningkatkan testing, tracing, and treatment. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, dan pengawasan Pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) di saat PPKM,” tambahnya.
Puan juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan. Hal ini lantaran pandemi menyebabkan berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat, PHK, dan dampak ekonomi lainnya. Karena itu, ia mendorong program dan penyaluran Bansos agar dilakukan tepat waktu dan sasaran, termasuk penanganan terhadap anak yatim piatu akibat pandemi COVID-19.
Lebih lanjut, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini memastikan DPR akan mengawal kebijakan pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat. Menurut Puan, DPR juga menitikberatkan pada pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena COVID-19.
Pengawasan pelayanan publik yang digarisbawahi DPR saat masa pandemi adalah mengenai pendidikan, transportasi, perizinan, dan sertifikasi. Politisi dari F-PDI Perjuangan ini menegaskan, pelayanan-pelayanan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
“DPR RI ikut memberikan perhatian pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran dan program penanganan pandemi COVID-19. Diperlukan pola kerja sama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya,” sebutnya.
Sementara itu, peran diplomasi DPR RI pada masa sidang ini, akan diarahkan pada upaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi global untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dan mitigasi krisis global yang berpotensi terjadi. “Perjuangan kita bersama masyarakat dunia dalam memerangi pandemi COVID-19 masih terus berlanjut. Lonjakan kasus COVID-19 masih terjadi, ratusan juta orang kehilangan pekerjaan, jatuh ke jurang kemiskinan, bahkan terancam kelaparan,” ungkap Puan.
DPR RI juga menyoroti terbatasnya kapasitas produksi vaksin yang mengakibatkan distribusi dan akses terhadap vaksin tidak merata. Dampaknya, terjadi hambatan upaya pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. “Oleh karena itu, dalam berbagai pertemuan forum kerja sama antar parlemen, Delegasi DPR I terus menyuarakan gotong royong global untuk memastikan akses vaksin yang berkeadilan dan merata,” jelas Puan.
“Selain itu, DPR RI juga mengingatkan parlemen negara-negara sahabat mengenai pentingnya upaya bersama dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan global agar dapat menjaga kesejahteraan rakyat diseluruh dunia serta menghindar dari krisis ekonomi global yang dapat menciptakan bentuk neokolonialisme baru,” sambung legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.
Puan menyampaikan pesan, diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama, bergotong royong, dalam mengatasi Pandemi COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga aktivitas masyarakat di segala bidang dapat berjalan dan pemulihan secara bertahap dapat cepat terwujud.
Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Acara Sidang Tahunan Parlemen kali ini berjalan lebih singkat dan dihadiri secara fisik oleh 60 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta dihadiri virtual oleh 552 anggota DPR RI.
“Kita juga ikut berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi COBID-19 ini dapat segera berakhir sehingga masyarakat kembali hidup sehat, kembali beraktivitas dalam membangun kehidupannya yang sejahtera, tentram, dan bahagia,” tutup Puan.InfoPublik (***)
Ril
