MENGINJAK usia ke-1338 pada 17 Juni lalu, Kota Palembang terus berbenah. Dari 9 program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota , baik sisi sosial ekonomi hingga pembangunan infrastruktur, masih harus diselesaikan.
Hal ini dikemukakan Wali Kota Palembang H Harnojoyo, beberapa waktu lalu.
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, evaluasi pembangunan Kota Palembang dari sisi sosial ekonomi dan infrastruktur masih belum terealisasi seluruhnya.
“Yang belum dicapai tetap dievaluasi, dari beberapa program unggulan seperti banjir, kemacetan, ekonomi,” ujar Harnojoyo.
Ia menerangkan, perencanaan pembangunan infrastruktur telah dilakukan dan tinggal pengerjaan fisik.
Seperti pembangunan Flyover Simpang Sekip, Underpass Sudirman, Jalan Lingkar Timur Nurdin Pandji-Boom Baru.
Kemudian pengentasan banjir dengan akan dibangunnya kolam retensi di simpang Bandara dan sudah mendapatkan respon baik dari Gubernur.
“Meskipun di tengah pandemi, tetapi program tetap dikerjakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RKPJMD),” kata Harnojoyo.
Menurut dia, di tengah pandemi ini, tidak ada yang terhambat hanya masalah komunikasi saja. Tapi koordinasi tetap bisa dilakukan, walaupun terbatas.
“Terkait pertumbuhan ekonomi, selama satu tahun pandemi ini kita berkontraksi 0,25 persen, itu memang menurun tapi sebenarnya ingat itu karena pandemi Covid,” kata Harnojoyo.
Namun, kalau dibandingkan daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, lebih baik di Sumatera.
“Artinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini baik. Kalau IPM tidak menurun, masih terjaga baik,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi, mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk mencegah kemacetan di Kota Palembang menjadi salah satu fokus Wali Kota Palembang.
“Program pembangunan realisasinya sudah bisa dilihat, salah satunya flyover Sekip dan Underpass Sudirman. Untuk flyover sedang berlangsung pembebasan lahan dan diharapkan pembangunan selesai awal 2023,” ujar Harrey.
Kemudian Underpass Sudirman hanya tinggal pembebasan lahan. Palembang telah mendapatkan bantuan dari APBN Rp 50 miliar. Berdasarkan kajian NJOP di Sudirman dari KJPP setidaknya nilai pembebasan Rp80 miliar.
“Sisa kurang Rp30 miliar. Tinggal bagaimana sharing kita nanti dengan Pemerintah Provinsi Sumsel,” kata Harrey.
Sebelumnya, BBPJN Wilayah V telah melakukan uji struktur tanah di Simpang Charitas. Desain underpass pun disiapkan oleh BBPJN.
“Panjangnya mulai dari Kodam II Sriwijaya sampai bundaran Cinde. Pembebasan lahan dan bangunan akan dilakukan pendekatan dengan para pemilik,” kata Harrey. Kominfo
(***)
