Muba Komit Dukung Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Selasa, 22 Des 2020
- visibility 822
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEMKAB Musi Banyuasin [Muba] berkomitmen mendukung penuh proyek strategis nasional yakni pembangunan ruas jalan Tol Betung (Sp. Sekayu – Tempino – Jambi, yang akan dimulai pembangunannya tahun 2022 mendatang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol, bersama pihak PT Hutama Karya, PPK Jalan Tol Kementerian PU PR, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muba, dan Perangkat Daerah Muba, di Ruang Rapat Serasan Sekate Sekretariat Daerah Muba, Selasa (22/12/2020).
“Hari ini memang sengaja kita minta rapat, sebelum berakhir tahun 2020. Untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan di tahun 2021″ ujar Sekda.
Pada kesempatan ini Sekda Muba juga berharap komitmen dari pihak BPN Muba terkait pengadaan tanah.”Saran kami BPN bentuk satu tim khusus agar bisa benar-benar fokus,” pintanya.
Kemudian kepada PPK Jalan Tol, Apriyadi meminta data luasan lahan yang dikuasai perusahaan dan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol tersebut.
“Terkait dengan jadwal sosialisasi, Januari 2021 ini kita sudah mulai. Kita support sama-sama, sukseskan, dan optimis bahwa pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga pembangunannya juga cepat dilaksanakan,” imbuh Apriyadi.
Adapaun lokasi dan luasan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Muba, Kepala Bappeda Muba Drs Iskandar Syahrianto mengatakan lokasi melewati enam kecamatan yakni Kecamatan Babat Supat, Lais, Sungai Lilin, Keluang, Bayung Lencir, dan Kecamatan Tungkal Jaya dengan luasan 1.106 Hektar.
“Waktu pelaksanaan penyelesaian pengadaan tanah maksimal selama 272 hari kerja,” ungkapnya.
PPK Jalan Tol Kementerian PU PR Bayumi menyampaikan tahapan persiapan pengadaan jalan tol diantaranya, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, dan konsultasi publik.
“Untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak,” kata Bayumi.[***]
Ril
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar