GUBERNUR Sumsel H.Herman Deru mengikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual bersama Presiden Joko Widodo dari Command Center Pemprov Sumsel.
Menurutnya alokasi dana yang disiapkan pemerintah pusat untuk percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp677 triliun merupakan akumulasi dari APBD seluruh kab/kota provinsi di Indonesia.
Hal itu nilainya membutuhkan pengelolaan yang akuntabel. Oleh karena itu Iapun menghimbau agar kepala daerah serius menyikapi hal ini.”Tentunya akuntabilitas itu harus diawali dengan transparansi pengelolaannya.” ujarnya.
Selain aspek kesehatan dengan menekan penyebaran Covid dan menyembuhkan mereka yang terkonfirmasi positif, saat ini Pemprov Sumsel telah melakukan pembenahan pada aspek ekonomi dan sosial yang ikut terganggu selama pandemi.
Seperti misalnya membenahi deman, suplai dan produksi yang terganggu dengan memberikan stimulus anggaran hingga Rp500 miliar kepada kab/kota di Sumsel. “Kita bahkan sudah siapkan anggaran cadangan Rp300 miliar. Jadi nilainya hampir Rp1 triliun,” jelas dia.
Sebagai mantan bupati dua periode HD mengaku paham betul apa yang dirasakan rekan-rekan bupati dan walikota di daerah saat ini. Oleh karena itu agar pembangunan di daerah tetap berjalan Iapun membuat kebijakan memberika stimulus tersebut.
“Karena dana kab/kota inikan direfocusing dan direalokasi untukpenanganan Covid, sehingga kepala daerahnya harus improvisasi. Maka sebagai bentuk perhatian Saya sebagai gubernur adalah memberikan stimulus itu,” jelasnya.
Saat ini kata dia untuk mengatasi masalah ekonomi yang utama harus dilakukan adalah membantu UMKM tetap hidup. Karena sektor ini diyakininya paling tahan banting dalam keadaan krisis seperti pengalaman sebelumnya.
Pada saat ini para UMKM menurutnya perlu diedukasi agar mudah mendapatkan permodalan dari perbankan. Dengan cara memberikan bimbingan pada pelaku usaha maupun perorangan hingga layak mendapatkan kredit. Baik itu kredit usaha rakyat, kredit modal kerja atau kredit investasi.
“Ini saat yang tepat supaya bankable mereka tentu perlu diberikan bimbingan. Juga peningkatan ketrampilannya mulai dari manajerial juga fokus usaha yang digeluti,” bebernya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menjelaskan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi kondisi luar biasa, dimana 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya. Selain itu negara juga harus berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang dahsyat dimana pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi tajam.
“Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahysat. Permintaan terganggu, pasokan terganggu produksi juga bermasalah, pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi,” kata Jokowi melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta.
Demikian halnya di bidang sosial lanjut Jokowi pemerintah juga tengah berupaya membantu warga yang terdampak. Dan memastikan sektor informal dan UMKM mampu bertahan serta pelaku usaha dapat bergerak sehingga PHK massal dapat dihindari.
Saat ini kata Jokowi pemerintah telah menganggarkan dana hingga Rp677 triliun untuk percepatan penanganan Covid 19 di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun kolaborasi antara APIP dan pemeriksa internal serta penegak hukum agar hal ini dapat dilaksanakan tepat cepat dan akuntabel.
“Angka ini jumlah yang sangat besar maka tata kelolanya harus baik. Tepat sasaran, prosedur sederhana dan tidak berbelit, output, outcome harus maksimal untuk masyarakat,” ujarnya.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas ini. Menurutnya pencegahan harus diutamakan karena uang negara harus diselamatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Rakornas kali ini mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.”
Selain Presiden Jokowi, Rakornas Virtual itu juga tampak dihadiri Wapres H.Ma’ruf Amin, Ketua BPK RI , Menko Perekonomian , Menkeu RI , Mendagri dan Gubernur serta Bupati/Walikota se Indonesia.[***]
Ril
