SUMSELTERKINI.ID, Palembang – Luar biasa pada 2018 rencananya pemerintah bakal memfasilitasi 7 juta lahan rakyat untuk disertifikasi sehingga diharapkan masyarakat memiliki legal dokumen terhadap lahannya.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyampaikan, tahun ini pemerintah sangat serius memberikan akses pada masyarakat terutama mereka atau masyarakat kecil yang tidak punya legal dokumen terhadap asetnya.
“Berdasarkan data ATR, yang bersertifikat utamanya tanah masyarakat baru 46 juta. Sementara aset masyarakat diproyeksikan sebanyak 126 juta,”ungkapnya melansir okezone belum lama ini
Menurut dia, dari data tanah tersertifikasi tersebut menunjukkan bahwa orang yang punya aset dan tersertifikasi merupakan orang-orang yang sudah mengakses sektor perbankan. Sedangkan masyarakat yang belum tersertifikasi tanahnya, mereka dipastikan belum tersentu keuangan inklusi.
“Inilah yang dilihat sertifikasi tanah untuk meningkatkan juga financial inklusif. Di mana selama ini masih rendah. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah sertifikasi 5 juta tanah, dan nanti 2018 menjadi 7 juta,” ujarnya.
Sampai saat ini, program sertifikasi masyarakat terus ditunggu masyarakat. Penyaluran sudah mencapai 250.000 tanah dengan 1,3 juta sertifikasi siap diberikan.
Sofyan melanjutkan, program sertifikasi tanah sungguh luar biasa dampaknya. Selain bisa meningkatkan financial inclusion, konflik terkait tanah bisa ditekan.
“Selama ini konflik tanah cukup kuat. Baik dari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, hingga masyarakat dengan pemerintah. Ketika tidak ada sertifikasi maka masyarakat yang lemah akan menjadi korban. Inilah fungsi sertifikasi diperlukan, sehingga kita harus buatkan legal aksesnya,” ujarnya.
