Masyarakat Miskin Sumsel Berkurang 2,6 Ribu Orang
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Kamis, 10 Okt 2019
- visibility 1.155
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MASYARAKAT miskin berkurang 2,66 ribu orang per semptember 2019 dibanding periode yang sama tahun lalu. Catatan ini mengacu pada data yang berhasil dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel.
Dimana pada 2019 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumsel mencapai 1.073,74 ribu orang dan turun sebesar 2,66 ribu orang dibanding kondisi September 2018 yang sebesar 1.076,40 ribu orang (12,80 %).
Hal tersebut diungkapkan secara rinci oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Ekowati Retnaningsih, SKM., M .Kes pada acara Refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2018-2023 di Griya Agung, kemarin.
Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan evaluasinya terhadap capaian kinerja masing-masing OPD. Ia mengapresiasi seluruh pejabat pemprov Sumsel telah berhasil merealisasikan inovasi yang digagas.
“Merasa bersyukur dan bangga dimana ada peningkatan-peningkatan yang cukup baik dan merata, setiap indikator kerja tidak fokus di satu dinas atau instansi karena semua ditonjolkan,” ungkapnya.
Sebelumnya berdasarkan data BPS Sumsel, angka kemiskinan Sumsel telah turun 0,11% dari semula 12,82% per September 2018 menjadi 12,71% per Maret 2019.
Jumlah penduduk miskin pada periode terbaru tercatat mencapai 1,07 juta orang atau berkurang 2.660 orang, sedangkan secara sebaran, jumlah penduduk miskin lebih tinggi di perdesaan ketimbang perkotaan.
Kepala BPS Sumsel, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan pemda harus berupaya keras menurunkan angka kemiskinan karena penurunan yang tercatat BPS masih tergolong lambat atau belum signifikan.
“Kemiskinan di Sumsel tidak signifikan penurunannya karena tampaknya kita (bantuan, red.) masih ‘stuck’ di kelompok masyarakat menengah dan ke atas,” kata dia melansir Antara.
Endang menjelaskan pemerintah seharusnya lebih fokus memberikan kebijakan dan program bantuan kepada 40 persen penduduk terbawah secara pengeluaran.
Berdasarkan pengelompokan Bank Dunia, kata dia, penduduk dibagi dalam tiga kelompok, yakni 40 % berpengeluaran rendah, 40% berpengeluaran menengah, dan 20% berpengeluaran tinggi.
Namun demikian, Endang menilai banyak faktor yang mendukung penurunan angka kemiskinan di Sumsel, salah satunya terjadi kenaikan upah buruh tani dari Rp1,39 juta per bulan pada Agustus 2018 menjadi Rp1,69 juta pada Januari 2019.“Upah buruh kami catat naik signifikan sebesar 21,58%. Selain itu, upah buruh konstruksi juga meningkat 1,57%,” ujar dia. [**]
Penulis : one
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar