WALIKOTA Palembang Harnojoyo mengaku bahwa Rencana Normalisasi Sungai Sekanak – Lambidaro bakal terwujud setelah merespon dan dukungan positif dari Menteri PUPR dalam rapat terbatas Menteri PU-Pera RI Basuki Hadimuljono.
Namun ia menyebutkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera membebaskan lahan, agar mereka dapat membangunnya pada tahun 2020 mendatang.
“Alhamdulillah dari hasil rapat di Kantor Kementerian PU-Pera, kita diminta segera membebaskan lahan dan tahun depan mereka akan membangunnya,” ungkapnya via telp, Kamis (18/7/19).
Dengan adanya dukungan tersebut, maka rencana normalisasi Sungai Sekanak-Lambidaro yang selama ini diimpikan akan segera terwujud.
“Sekanak Lambidaro akan menjadi sarana transportasi, dan di sepanjang jalannya akan kita jadikan destinasi, mulai dari UMKM, kuliner, hiburan, area permainan, dan destinasi lainnya sebagai wisata unggulan di Palembang,” terangnya.
Harnojoyo menerangkan, ada beberapa usulan yang duajukannya ke Kementrian PU-Pera. Dimana, diantaranya terkait pembangunan infrastruktur di dua sektor, yakni sektor atau bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan sektor Bina Marga.
Dimana, untuk PSDA ia memaparkan normalisasi Sungai Sekanak-Lambidaro, Sungai Aur ke Jakabaring dan ormalisasi Sungai Kedukan.
Kemudian, program pembangunan embung konservasi di Gandus. Lalu pembangunan kolam retensi Lambidaro, kolam retensi belakang Grand City, kolam retensi Puntikayu, Kancil Putih, dan kolam retensi simpang Bandara.
“Kita juga ada pembangunan turap Sungai Musi di tiga titik, yakni Pasar 16 Ilir, Kampung Kapiten, dan Pasar Sekanak,” terangnya.
Untuk bidang Bina Marga, Harnojoyo mengatakan akan melanjutkan, pembangunan Underpass Charitas Fly over Sekip, Fly over simpang Parameswara, pembangunan terowongan Sungai Musi lingkar luar.
“Saya berharap apa yang kita usulkan dapat segera dilaksanakan. Meskipun dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan. Namun kita bersyukur juga termasuk program seperti underpass sudah masuk dalam usulan ke pemerintah pusat,” tandasnya.[**]
