Tekan Angka Kemiskinan, OPD Harus Kompak
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Kamis, 28 Mar 2019
- visibility 970
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumselterkini.co.id, Palembang – Gubernur Sumsel Herman Deru membuka Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumsel tahun 2019 di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel, kemarin.
Selain Gubernur acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Sekda Sumsel Nasrun Umar.
“Dalam rapat ini kita harus harmonisasi dan sinkronisasi dengan prioritas penurunan angka kemiskinan, target kita satu digit kita harus di bawah nasional kemiskinan itu,”katanya.
Walaupun, diakui Gubernur Herman Deru kondisi daerah dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel itu berbeda baik potensi, SDA dan SDM namun tujuannya sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas menurunkan angka kemiskinan satu digit.
“Saya yakin semua akan setuju dengan menekan angka kemiskinan. Walaupun OPD dan jumlah Satuan Kerja (Satker) di Kabupaten/kota berbeda – beda tapi semua punya tanggungjawab yang sama dengan menurunkan angka kemiskinan,”ungkapnya.
Bahkan, dia menilai sejak dirinya menjadi Bupati OKU Timur melihat angka kemiskinan di Sumsel tidak mengalami penurunan . “Dari sejak saya Bupati saya perhatikan angka kemiskinan kita ini tidak turun-turun, kadang 12%, kadang naik menjadi 13%. Saya yakin kalau kita punya keinginan yang sama untuk menekan angka kemiskinan maka secara kumulatif angka nasional itu akan turun. Begitu juga kalau kita tertarik dan bertujuan untuk bersama-sama memperbaiki ini bukan tidak mungkin di tahun depan kita juga tembus di satu digit,”sambungnya.
Oleh karena itu sebagai Gubernur, dia meminta bantuan menurunkan angka kemiskinan ini kepada seluruh Kabupaten/Kota. “Kita harus satu rel, untuk turun di terminal mana terserah yang penting kita satu rel,”ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnaningsih melaporkan pelaksanaan forum daerah ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Bahwa, lanjut Eko tahapan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah melalui beberapa tahapan yaitu arahan gubenrur langsung.
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar