27,23 Juta Akses Keuangan Baru, OJK Bidik Kesejahteraan Keluarga
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 19 menit yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto : ojk.go.id
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID – Perluasan akses keuangan di Indonesia mencatat capaian besar sepanjang Oktober 2026. Sebanyak 27,23 juta rekening, polis, dan akun layanan keuangan baru tercatat selama pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.
Namun, bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertambahnya akses masyarakat terhadap produk keuangan bukanlah tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat mampu memanfaatkan layanan tersebut untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Data OJK menjelaskan, pembukaan rekening perbankan mencapai 7,21 juta. Sementara itu, pasar modal mencatat 2,07 juta rekening, asuransi 5,38 juta polis, perusahaan pembiayaan 2,07 juta rekening, pegadaian 4,63 juta rekening, serta fintech sebanyak 5,87 juta akun.
Capaian itu juga menjelaskan makin luasnya jangkauan layanan keuangan formal di tengah masyarakat. Meski demikian, akses yang lebih besar perlu diimbangi pemahaman mengenai manfaat, risiko, biaya, serta kewajiban dalam menggunakan setiap produk keuangan.
Pesan menjadi salah satu perhatian OJK dalam puncak BIK dan Financial Expo (FinExpo) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan industri jasa keuangan.
“Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya,” ujar Dicky.
Menurutnya, kepercayaan tidak bisa dibangun hanya melalui perluasan jaringan atau penambahan jumlah produk.
Industri jasa keuangan juga harus menghadirkan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, literasi dan inklusi keuangan diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas. Masyarakat bukan hanya memiliki rekening atau akses pembiayaan, tetapi juga mampu mengambil keputusan finansial secara bijak.
Akses keuangan harus berujung pada kesejahteraan
Dorongan untuk memperkuat kesejahteraan keuangan keluarga juga sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan DNKK dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta pada 22 Oktober.
Kehadiran dewan diharapkan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola kondisi finansialnya.
Artinya, keberhasilan inklusi keuangan tidak cukup diukur dari banyaknya rekening yang dibuka. Kemampuan mengatur pendapatan, mengendalikan pengeluaran, menyiapkan tabungan, dan menggunakan pembiayaan sesuai kemampuan juga menjadi bagian penting.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti hal serupa. Ia menilai kecakapan mengelola uang harus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga.
“Cerdas dalam memperoleh uang, cerdas dalam membelanjakan uang, dan cerdas dalam menyimpan uang,” kata Dedi.
Ia mengingatkan masyarakat agar lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Penggunaan pinjaman juga harus disesuaikan dengan kemampuan finansial agar tidak menjadi beban di kemudian hari.
Menjangkau UMKM hingga penyandang disabilitas
Perluasan akses keuangan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan formal.
Dalam pelaksanaan BIK 2026, OJK menyasar perempuan, pelajar, pemuda, pelaku UMKM, pekerja informal, petani, nelayan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di Jawa Barat, program tersebut diterjemahkan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
OJK Jawa Barat menggelar 15 kegiatan edukasi keuangan bagi sekitar 4.500 pelaku UMKM di Bogor, Bekasi, dan Purwakarta. Materi yang diberikan mencakup pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan, hingga pemanfaatan pembiayaan secara bijak.
Edukasi juga menyasar lingkungan pesantren. Sekitar 2.000 santri Daarut Tauhiid mengikuti kegiatan literasi keuangan pada 10 Oktober 2026, yang disertai pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel).
Program diharapkan menumbuhkan budaya menabung dan kedisiplinan mengelola keuangan sejak dini, termasuk sesuai prinsip syariah.
Sementara itu, dalam rangka Pekan Tuli Internasional pada 24 Oktober 2026, OJK menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan di Sentra Wyata Guna, Kota Bandung. Kegiatan ini menjangkau sekitar 400 peserta penyandang disabilitas.
Rangkaian acaranya meliputi edukasi keuangan, bazar yang menghadirkan 25 UMKM penyandang disabilitas, penyerahan rekening SimPel dan buku literasi keuangan kepada 10 sekolah luar biasa, serta berbagai perlombaan.
Kegiatan menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mengenal dan menggunakan layanan keuangan tanpa terkendala latar belakang maupun kondisi fisik.
Pembiayaan produktif menjadi agenda berikutnya
Selain memperluas literasi, akses pembiayaan bagi sektor produktif juga menjadi perhatian OJK di Jawa Barat.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan kolaborasi antara regulator, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan diperlukan agar pembiayaan semakin mudah dijangkau oleh pelaku usaha.
“Melalui momentum FinExpo 2026 ini, kami berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga akses keuangan semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, peternak, dan berbagai sektor produktif lainnya,” ujarnya.
FinExpo 2026 berlangsung pada 29 Oktober hingga 1 November di Trans Studio Mall Bandung. Kegiatan ini menghadirkan pameran produk dan layanan dari berbagai pelaku usaha jasa keuangan serta UMKM.
Pengunjung juga dapat mengikuti gelar wicara, lokakarya, kompetisi, dan berbagai kegiatan interaktif. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memahami produk keuangan, termasuk manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban sebagai pengguna.
Secara keseluruhan, BIK 2026 mencatat 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan jangkauan lebih dari 798 ribu peserta di seluruh Indonesia sepanjang Oktober.
Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Perluasan akses keuangan merupakan langkah awal. Pekerjaan yang lebih besar adalah memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memanfaatkan layanan keuangan secara sehat, sehingga pertumbuhan industri jasa keuangan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga dan ketahanan ekonomi nasional. (***) /diolah dari sumber resmi OJK.
- Penulis: Irwan Wahyudi
