GSMP Sumsel Dorong Perempuan Raup Penghasilan dari Pangan

SUMSELTERKINI.CO.ID – Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Sumsel mendorong perempuan tak lagi hanya menjadi penerima bantuan, tetapi ikut menggerakkan ekonomi melalui produksi pangan.

Lewat Kelompok Wanita Tani (KWT), hasil panen kini disebut terserap untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan peluang tambahan penghasilan Rp600.000 hingga Rp800.000 per bulan.

Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024–2025, Rabu (28/10/2026), di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel.

Di hadapan tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra menegaskan bahwa pembangunan responsif gender harus menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif atau mengejar penghargaan.

“PUG merupakan strategi pembangunan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan setara,” ujar Edward.

Menurut Edward, keberhasilan pengarusutamaan gender tidak bisa dibebankan hanya kepada perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memasukkan perspektif gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

GSMP menjadi salah satu program yang disorot karena membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Program ini berkembang melalui sejumlah inisiatif, mulai dari GSMP Goes to Office, Goes to School, GSMP Menyala, hingga Goes to Panti Sosial.

Dalam pemaparannya, Edward menyebut bantuan bibit dan sarana produksi yang menjangkau masyarakat dalam data kesejahteraan sosial turut dikelola oleh perempuan yang tergabung dalam KWT. Hasil produksi mereka disebut mampu memberikan tambahan penghasilan sekaligus membuka akses ke rantai pasok pangan.

Ketika hasil panen terserap pasar, perempuan memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan produktif. Keterhubungan dengan program MBG juga membuka peluang pasar bagi produk pangan lokal, meski keberlanjutan penyerapan dan manfaat ekonominya tetap perlu dipastikan.

Di luar GSMP, Pemprov Sumsel memaparkan sejumlah indikator pembangunan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumsel pada 2025 tercatat 94,09, melampaui angka nasional sebesar 91,63. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dilaporkan terus menurun selama lima tahun terakhir.

Sebanyak 37 OPD disebut aktif melaksanakan analisis gender, dengan 105 subkegiatan telah dianalisis. Anggaran Responsif Gender (ARG) pada 2025 juga dilaporkan meningkat 2,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Tim Verifikator Kemen PPPA RI, Dr. IIP Ilham Firman, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mempercepat pelaksanaan PUG. Perspektif gender, menurutnya, perlu terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Hal ini bukan capaian saja, melainkan memastikan program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Penguatan kelembagaan PUG, ketersediaan data terpilah melalui portal Satu Data Sumsel (SIMATA), serta keberlanjutan pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi bagian penting dari agenda tersebut.

Menurutnya keberhasilan GSMP dan kebijakan responsif gender perlu diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, apakah perempuan memperoleh akses pasar, pendapatan yang berkelanjutan, dan kesempatan lebih besar untuk menentukan arah ekonomi keluarganya. (***)