Hotspot Sumsel Tinggal 2 Titik, Rp100 Miliar untuk 10 Daerah Ini
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 14 menit yang lalu
- visibility 4
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto :ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID – Titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) turun dratis, dari sebelumnya 403 titik pada akhir September menjadi hanya dua titik per 25 Oktober 2026. Sementara pemerintah pusat kembali menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Rp100 miliar untuk penanganan karhutla di 10 kabupaten/kota di Sumsel, dengan alokasi masing-masing Rp10 miliar.
Bantuan tahap kedua ini menambah total Banpres untuk Sumsel menjadi Rp200 miliar. Namun, tidak semua daerah kebagian pada tahap terbaru. Sejumlah wilayah yang dinilai strategis dalam penanganan karhutla, termasuk Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan Musi Rawas Utara (Muratara), masih diusulkan untuk menerima bantuan.
Penyaluran bantuan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Wakil Gubernur Cik Ujang di Griya Agung, Palembang, Senin (26/10/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, Banpres tahap kedua dialokasikan kepada 10 pemerintah daerah yang terdampak dan rawan karhutla. Dana ditransfer langsung ke rekening pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan penanganan kebakaran.
Berikut daftar penerimanya:
- Kabupaten OKU Timur: Rp10 miliar
- Kabupaten OKU: Rp10 miliar
- Kabupaten Muara Enim: Rp10 miliar
- Kabupaten PALI: Rp10 miliar
- Kota Palembang: Rp10 miliar
- Kabupaten OKU Selatan: Rp10 miliar
- Kabupaten Musi Rawas: Rp10 miliar
- Kabupaten Empat Lawang: Rp10 miliar
- Kota Prabumulih: Rp10 miliar
- Kabupaten Lahat: Rp10 miliar
Jika dijumlahkan, alokasi untuk 10 daerah tersebut mencapai Rp100 miliar. Pemerintah daerah diminta menggunakan anggaran sesuai kebutuhan pencegahan dan penanganan karhutla, serta memastikan penggunaannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelum penyaluran tahap kedua, pemerintah pusat lebih dahulu mengucurkan Banpres tahap pertama sebesar Rp100 miliar pada September 2026.
Bantuan awal tersebut dialokasikan kepada lima penerima, dengan rincian:
- Pemerintah Provinsi Sumsel: Rp30 miliar
- Kabupaten OKI: Rp20 miliar
- Kabupaten Musi Banyuasin (Muba): Rp20 miliar
- Kabupaten Ogan Ilir: Rp15 miliar
- Kabupaten Banyuasin: Rp15 miliar
Dengan tambahan tahap kedua, total Banpres yang telah disalurkan untuk penanganan karhutla di Sumsel mencapai Rp200 miliar.
Bantuan ini menjadi dukungan tambahan bagi pemerintah daerah, di luar pembiayaan operasi teknis yang dilakukan pemerintah pusat. <Cite refs={[“turn447032search1″,”turn447032search6”]}/>
Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan masih ada tiga daerah yang belum memperoleh Banpres tahap kedua, yakni Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Pemprov Sumsel telah mengusulkan agar ketiga wilayah tersebut turut mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat menjangkau lebih banyak kawasan rawan.
Deru juga menekankan agar dana yang telah diterima pemerintah daerah digunakan secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel. Pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran diharapkan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum.
Pencegahan diperkuat
Penurunan hotspot menjadi dua titik merupakan perkembangan positif bagi Sumsel. Meski demikian, pemerintah daerah tidak boleh mengendurkan kesiapsiagaan karena kondisi tersebut belum menjamin kebakaran tidak kembali terjadi.
Gubernur Herman Deru mendorong perubahan strategi, dari yang semula berfokus pada pemadaman menjadi penguatan pencegahan. Sejumlah langkah yang didorong Pemprov Sumsel meliputi integrasi satu data karhutla, pengerahan polisi kehutanan, pembangunan hidran di kawasan rawan, serta operasi modifikasi cuaca.
Sumsel juga dijadwalkan menjadi tuan rumah rapat koordinasi enam provinsi rawan karhutla nasional pada 29 Oktober 2026. Pertemuan itu diharapkan memperkuat koordinasi penanganan kebakaran, penegakan hukum, dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.
Mengutip laman remsi kehutanan, di tingkat nasional, pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan percepatan penanganan karhutla senilai Rp1,235 triliun untuk tujuh provinsi prioritas, selain Sumsel, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Anggaran nasional tersebut merupakan program yang berbeda cakupannya dari Banpres Rp100 miliar tahap kedua khusus untuk 10 daerah di Sumsel.
Dengan dana yang telah disalurkan dan hotspot yang terus menurun, tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran benar-benar menghasilkan kesiapan peralatan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kebakaran yang lebih efektif. Sebab, keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya soal menurunkan angka hotspot hari ini, tetapi juga mencegah api kembali meluas pada hari-hari berikutnya. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
