Bansos 4,3 Juta KPM Baru Terungkap, Sumsel Siap Benahi Data
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 1 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto ;ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID – Bansos untuk 4.330.417 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru terungkap setelah pemutakhiran dan verifikasi data dilakukan pemerintah secara nasional. Temuan ini menunjukkan masih ada warga yang sebelumnya belum tersentuh bantuan, sehingga pembenahan data kini menjadi perhatian, termasuk bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Data tersebut berasal dari kelompok masyarakat kategori desil 1-4 yang sebelumnya belum masuk sebagai penerima bansos. Setelah proses pemutakhiran, jutaan warga tersebut kini tercatat sebagai penerima manfaat.
Perkembangan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra secara virtual, Jumat (18/9/2026).
Dalam rakor tersebut terungkap, pembaruan Data Terpadu Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN) telah mencapai 33 persen secara nasional. Selain itu, sebanyak 14 juta data telah melewati proses verifikasi lapangan atau groundcheck, sedangkan 4,5 juta warga telah terdaftar pada platform digitalisasi bansos.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan, pembaruan data tidak berhenti pada pencatatan administratif. Pemerintah perlu memastikan warga miskin dan sangat miskin yang memenuhi kriteria benar-benar masuk dalam sistem perlindungan sosial.
“Akurasi data adalah kunci utama agar bantuan tidak salah sasaran. Cari masyarakat yang miskin dan sangat miskin untuk didaftarkan ke portal Perlinsos. Jangan sampai ada lagi warga yang berhak, tetapi terlewat dan tidak menerima bansos,” tegas Saifullah.
Sehingga pemerintah daerah didorong ikut memperkuat pencarian dan pendataan warga di lapangan. Tokoh masyarakat hingga pemuda juga diajak menjadi Agen Perlinsos untuk membantu menemukan masyarakat prasejahtera yang belum tercatat dalam sistem.
Pendataan tersebut diharapkan tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten atau kota, tetapi dapat menjangkau lingkungan masyarakat hingga RT dan RW. Dengan begitu, warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat dapat segera diusulkan melalui portal Perlinsos.
Bagi Sumsel, perluasan digitalisasi perlindungan sosial menjadi momentum untuk memperkuat akurasi data penerima bansos di daerah. Pemprov Sumsel pun bersiap mempercepat implementasi portal Perlinsos sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan diterima masyarakat yang memang membutuhkan.
Pemutakhiran data menjadi penting karena persoalan bansos bukan hanya mengenai jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga memastikan siapa yang berhak menerima tidak terlewat dari sistem. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
