Karhutla Jambi: PBPH Diminta Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau

SUMSELTERKINI.CO.ID – Karhutla Jambi menjadi fokus utama Kementerian Kehutanan menjelang musim kemarau. Melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV, seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Jambi diminta memperkuat kesiapsiagaan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Penguatan kesiapsiagaan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di Jambi pada 30-31 Juli. Kegiatan itu mempertemukan para pemegang PBPH dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai upaya menyamakan langkah menghadapi musim yang rawan memicu kebakaran.

Kepala BPHL Wilayah IV, Andi Rohaendi, mengatakan pencegahan tetap menjadi strategi paling efektif untuk menekan risiko karhutla. Karena itu, setiap pemegang PBPH diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, patroli lapangan, hingga koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi,” ujar Andi.

Selain membahas kesiapan perusahaan, rapat koordinasi juga mengulas kondisi kerawanan karhutla di Provinsi Jambi, prakiraan cuaca dan iklim, serta strategi penanganan apabila kebakaran terjadi. Materi tersebut disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Jambi.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono, mengingatkan agar informasi cuaca dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun jadwal patroli dan meningkatkan kewaspadaan di lapangan.

“Karena kewaspadaan sejak dini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” kata Ibnu.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, menilai penanganan karhutla hanya dapat berjalan efektif melalui koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tantangan seperti keterbatasan akses menuju lokasi, minimnya sumber air, karakteristik lahan gambut, hingga kondisi cuaca harus dihadapi dengan kesiapan personel, peralatan, serta posko terpadu.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dalam forum tersebut, para pemegang PBPH juga diminta memastikan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana pengendalian kebakaran, sistem komunikasi, serta patroli terpadu di wilayah kerja masing-masing. Di sisi lain, KPH didorong memperkuat fungsi pemantauan kawasan, mendukung deteksi dini, dan mempercepat koordinasi apabila ditemukan titik panas maupun indikasi kebakaran.

Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan. Komitmen itu menegaskan tekad untuk mengutamakan pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memperkuat kolaborasi dalam menjaga kawasan hutan tetap lestari selama musim kemarau.(***)