Ketika penjajahan tidak lagi datang dengan meriam, tapi lewat layar ponsel
HARI Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 datang dengan tema yang terdengar lembut, tetapi sesungguhnya menyimpan alarm keras bagi masa depan bangsa, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.” Tema ini seperti nasihat seorang ibu kepada anak-anaknya yang terucap dari dapur rumah panggung kayu, kesannya sederhana, nemun, jika diabaikan bisa bikin satu kampung repot.
Begitu pula di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), terlihat ramai, para ASN berdiri rapi mengikuti upacara.
Bahkan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel, Dr. Apriyadi, M.Si. Dihadapan ASN-nya itu ia menegaskan tantangan bangsa hari ini bukan lagi hanya persoalan batas wilayah atau ancaman fisik, melainkan perang informasi, literasi digital, dan masa depan generasi muda. Dan memang itulah faktanya.
Pasalnya kalau dulu penjajah datang naik kapal perang, sekarang “penjajahan” itu bisa masuk lewat notifikasi, tidak ada dentuman suara meriam, atau granat dan senapan, yang ada saat ini hanya bunyi ting! dari media sosial. Tidak ada serdadu bersenjata, tetapi algoritma bisa membuat anak-anak lupa membaca buku, lupa berdiskusi, bahkan lupa berpikir panjang.
Indonesia sedang hidup di zaman ketika orang lebih cepat percaya video 30 detik dibanding hasil penelitian 300 halaman. Ironisnya, semakin canggih teknologi, semakin mudah pula masyarakat terseret kabar palsu, provokasi, judi online, pinjaman ilegal, hingga budaya instan yang membuat generasi muda malas berproses.
Di sinilah tema Harkitnas tahun ini terasa relevan sekaligus menohok, sebab menjaga tunas bangsa hari ini bukan cuma soal memberi makan dan menyekolahkan anak, soal itu memang sudah kewajiban dasar setiap kepala keluarga, namun disisi lain tantangan yang lebih sulit adalah bagaimana menjaga pikiran mereka agar tidak “dijajah” oleh banjirnya informasi yang tidak sehat melalui media sosial.
Kadang kita terlalu sibuk membangun jalan tol, tetapi lupa membangun jalan pikiran generasi muda.
Kita bangga anak-anak mahir bermain gawai sejak usia dini, tetapi panik ketika mereka sulit fokus membaca dua halaman buku.
Apalagi teknologi saat ini memang penting, digitalisasi juga tidak bisa ditolak. Namun bangsa yang terlalu cepat masuk dunia digital tanpa kesiapan literasi ibarat orang kampung pertama kali pegang kartu kredit, kelihatannya keren, tapi kalau tidak hati-hati bisa habis sebelum akhir bulan.
Pemerintah selama ini masih terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur digital dibanding pembangunan mental digital masyarakat. Menara BTS berdiri di mana-mana, sinyal internet makin cepat, tetapi edukasi penggunaan teknologi sering tertinggal.
Akibatnya, ruang digital kita kadang berubah seperti pasar malam tanpa satpam. Semua bebas bicara, semua bebas menyebar informasi, tetapi sedikit yang peduli apakah informasi itu benar atau tidak.
Padahal literasi digital bukan hanya kemampuan memakai aplikasi atau membuat konten TikTok yang viral. Literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis, menyaring informasi, memahami etika komunikasi, dan menjaga kemanusiaan di tengah dunia yang serba cepat.
Beberapa negara sudah lebih dulu memahami hal ini, tengok di Finlandia misalnya, pendidikan literasi media sudah diajarkan sejak usia sekolah dasar. Anak-anak dilatih membedakan berita benar dan hoaks sejak kecil. Tidak heran negara itu sering disebut sebagai salah satu negara paling tahan terhadap disinformasi.
Sementara Jepang memilih menanamkan disiplin digital melalui budaya malu dan tanggung jawab sosial. Teknologi maju pesat, tetapi etika publik tetap dijaga. Orang bisa sangat modern tanpa kehilangan sopan santun.
Lalu Korea Selatan mengembangkan pendidikan teknologi yang agresif, namun di saat bersamaan pemerintahnya juga serius menangani kecanduan digital pada anak dan remaja. Mereka sadar bahwa internet bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga ancaman psikologis jika tidak dikendalikan.
Sedangkan Singapura terkenal tegas dalam regulasi ruang digital. Pemerintahnya cepat merespons penyebaran hoaks dan aktif membangun budaya informasi yang akurat demi menjaga stabilitas nasional.
Jaga isi kepala generasi muda
Indonesia tentu tidak harus meniru mentah-mentah negara lain. Kita punya karakter sendiri, budaya sendiri, dan tantangan sendiri. Tetapi setidaknya kita bisa belajar membangun bangsa digital tidak cukup hanya dengan slogan atau seremoni tahunan, karena ancaman terbesar generasi muda hari ini kadang bukan kemiskinan, melainkan kehilangan arah.
Banyak anak muda sekarang tumbuh di tengah budaya viral. Semua ingin cepat terkenal, cepat kaya, cepat sukses. Sedikit yang diajarkan bahwa proses juga penting. Akibatnya muncul generasi yang mudah putus asa ketika kenyataan tidak seindah media sosial.
Lebih menyedihkan lagi, ruang digital kita sering dipenuhi pertengkaran yang tidak produktif. Orang berbeda pilihan politik sedikit langsung bermusuhan. Padahal kebangkitan nasional dulu lahir dari persatuan pikiran, bukan persaingan komentar.
Oleh sebab itu, Harkitnas seharusnya tidak berhenti sebagai agenda upacara tahunan yang selesai sebelum nasi kotak dibagikan. Kebangkitan nasional modern harus dimulai dari rumah, sekolah, media, dan ruang digital.
Orang tua perlu lebih hadir mendampingi anak di dunia maya, bukan sekadar memberi kuota internet. Guru harus mulai mengajarkan berpikir kritis, bukan hanya mengejar hafalan. Media juga punya tanggung jawab menghadirkan informasi yang sehat, bukan sekadar memburu klik dan sensasi.
Dan pemerintah perlu lebih serius menjadikan literasi digital sebagai gerakan nasional yang nyata, bukan hanya jargon seminar berpendingin ruangan, sebab mempertahankan kedaulatan negara hari ini tidak cukup dengan menjaga perbatasan laut dan darat. Kita juga harus menjaga isi kepala generasi mudanya.
Misalnya kalau tunas bangsa rusak oleh hoaks, kebencian, narkoba digital, dan budaya instan, maka ancaman bangsa bukan datang dari luar negeri, tetapi tumbuh dari dalam rumah sendiri. Harkitnas 2026 seharusnya menjadi momen untuk merefleksi diri bahwa kebangkitan bangsa di era digital bukan ditentukan oleh seberapa cepat internet, melainkan seberapa bijak masyarakat menggunakannya.
Karena negara yang besar bukan hanya negara yang teknologinya maju, tetapi negara yang generasinya tetap mampu berpikir jernih, beretika, dan tidak kehilangan akal sehat di tengah derasnya arus informasi. (***)
