ADA satu kata yang paling sering dipakai pejabat saat kondisi serba tanggung, itu namanya transformasi.
Kali ini, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memilih istilah yang lebih puitis yaitu metamorfosis, seolah Sumsel sedang bersiap berubah total, dari ulat jadi kupu-kupu. Masalahnya, publik sudah terlalu sering disuguhi istilah besar, tapi hidup dalam hasil yang biasa saja.
Musrenbang kembali digelar belum lama ini, Forum yang semestinya jadi dapur utama arah pembangunan itu lagi-lagi dipenuhi narasi yang tidak pernah benar-benar baru, akselerasi, sinkronisasi dengan pusat, efisiensi anggaran, dan komitmen pada rakyat.
Semua terdengar benar, justru karena terlalu benar, terasa hambar.
Akselerasi itu bukan soal cepat atau lambat sebab hal itu soal arah, misalnya kalau arah tidak jelas, semakin cepat bergerak justru semakin jauh tersesat.
Dalam konteks Sumsel, problem utamanya bukan kekurangan program, tapi kelebihan rutinitas, pasalnya banyak kegiatan berjalan, tapi dampaknya tipis.
Anggaran habis, tapi perubahan tidak terasa signifikan.
Ketika bicara pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen, itu sebenarnya bukan sekadar aturan teknis. Tentunya menjadi sinyal era ‘nyaman di birokrasi’ sudah selesai.
Bahkan tidak ada lagi ruang untuk menghabiskan anggaran hanya demi menjaga mesin pemerintahan tetap berjalan, setiap rupiah harus punya alasan dan setiap program harus punya hasil.
Sayangnya, mental birokrasi sering tertinggal dari perubahan aturan.
Pola pikir lama masih bertahan, yang penting tidak salah, yang penting aman, yang penting sesuai prosedur.
Dalam kondisi seperti ini, akselerasi hanya jadi percepatan rutinitas, bukan percepatan kemajuan.
Sementara, gagasan untuk “linear dengan pusat” memang masuk akal, apalagi provinsi memang bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan semua harus selalu menunggu arah dari atas, daerah akan kehilangan keberanian untuk membaca kebutuhan sendiri.
Padahal Sumsel bukan wilayah generik, namun daerah dinilai punya karakter ekonomi, sosial, dan tantangan yang berbeda, tapi di lapangan masih ragu melangkah.
Sementara itu, di Musi Banyuasin, ada cerita yang lebih sederhana tapi terasa nyata. Puluhan anak muda diseleksi, dipilih, lalu disiapkan untuk pelatihan migas ke Cepu.
Tidak banyak retorika, tidak banyak istilah besar, fokusnya satu meningkatkan kapasitas.
Pesan yang disampaikan juga lugas dunia kerja tidak lagi peduli siapa orang tuamu.
Yang dilihat adalah kemampuan, hal ini kalimat sederhana, tapi dampaknya dalam. Karena secara tidak langsung, itu mengakui satu hal yang sering disangkal praktik kedekatan dan “orang dalam” masih jadi bayang-bayang di banyak sektor.
Program ini patut diapresiasi apalagi menyentuh akar persoalan, kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Tapi di saat yang sama, kita tidak boleh menutup mata bahwa skala program ini masih kecil. Empat puluh orang dari ribuan pencari kerja bukan solusi, baru percobaan.
Ada juga risiko lain,terlalu fokus pada satu sektor. Migas memang menjanjikan, tapi dunia sedang berubah. Energi bergeser, ekonomi bergerak ke arah digital, dan jenis pekerjaan terus berevolusi. Kalau daerah tidak cepat membaca perubahan ini, pelatihan hari ini bisa jadi usang dalam beberapa tahun.
Belum lagi soal keberlanjutan. Pelatihan tanpa jalur kerja yang jelas berisiko melahirkan lulusan yang punya sertifikat, tapi tetap menganggur. Ini bukan kemajuan, hanya menunda masalah.
Di titik ini terlihat kontras yang menarik. Di level provinsi, narasi besar terus diproduksi. Di level kabupaten, solusi kecil mulai dicoba. Yang satu bicara arah, yang satu mencoba berjalan. Masalahnya, keduanya belum benar-benar bertemu dalam satu sistem yang utuh.
Sumsel sebenarnya hanya kurang konsistensi dan keberanian. Banyak program dirancang dengan baik, tapi lemah di pelaksanaan. Banyak target ditetapkan, tapi tidak diikuti pengawasan yang serius. Evaluasi sering jadi formalitas, bukan alat koreksi.
Musrenbang pun sering terjebak dalam pola yang sama setiap tahun. Masalah diulang, solusi didaur ulang, hasilnya stagnan. Ini bukan karena tidak ada niat baik, tapi karena sistemnya belum dipaksa untuk berubah.
Kalau ingin jujur, tantangan terbesar Sumsel hari ini bukan pada keterbatasan anggaran atau regulasi.
Tantangan terbesarnya ada pada kebiasaan, kebiasaan main aman, kebiasaan menghindari risiko, kebiasaan mempertahankan program yang sebenarnya tidak efektif.
Zona nyaman
Padahal, perubahan tidak pernah lahir dari zona nyaman.
Jika benar ingin berakselerasi, maka logika pembangunan harus diubah. Bukan lagi soal seberapa banyak program dibuat, tapi seberapa besar dampak yang dihasilkan. Bukan lagi soal seberapa rapi laporan disusun, tapi seberapa nyata perubahan dirasakan masyarakat.
Program seperti di Muba bisa jadi titik awal, tapi harus diperbesar dan diperluas. Tidak cukup satu sektor, tidak cukup satu daerah. Harus ada upaya sistematis untuk menghubungkan pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri dalam satu ekosistem.
Di sisi lain, pemerintah provinsi harus berani mengambil peran sebagai pengarah yang tegas, bukan sekadar koordinator. Bukan hanya menyelaraskan, tapi juga mendorong dan kalau perlu memaksa perubahan.
Transparansi juga tidak bisa ditawar. Publik harus tahu apa yang dikerjakan pemerintah, berapa anggarannya, dan apa hasilnya. Tanpa itu, kepercayaan akan terus terkikis, seberapa pun indahnya narasi yang dibangun.
Oleh sebab itu, kata “metamorfosis” disampaikan Herman Deru akan diuji oleh waktu, apakah itu benar-benar proses perubahan, atau hanya istilah lain dari rutinitas yang dikemas ulang.
Karena metamorfosis itu tidak setengah-setengah, maka menuntut perubahan dari dalam, bukan sekadar tampilan luar.
Sumsel hari ini punya semua modal untuk melompat, sumber daya, posisi strategis, dan peluang demografi.
Tapi tanpa keberanian untuk keluar dari pola lama, semua itu hanya akan jadi potensi yang terus disebut, tapi tidak pernah benar-benar diwujudkan.
Seperti biasa, masyarakat akan jadi penonton. Menunggu, sambil bertanya dalam diam, ini benar metamorfosis, atau cuma ganti kulit?. (***)
