LONJAKAN harga kebutuhan pokok kembali menempatkan warga pada posisi yang sama, antre panjang di operasi pasar murah.
Di Lawang Wetan, Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan pemandangan itu terlihat, warga rela menunggu demi beras, tepung, dan LPG 3 kilogram yang dijual lebih murah dari harga pasar. Pertanyaannya sederhana, tapi penting sampai kapan kondisi ini terus diatasi dengan pola yang sama, yaitu pasar murah yang datang sesekali sebagai penyangga harga?
Fenomena ini menunjukkan satu hal yang tidak bisa ditutup-tutupi, harga kebutuhan pokok masih belum benar-benar stabil ditingkat pasar. Ketika selisih harga sedikit saja mampu memicu kerumunan besar, itu berarti daya beli masyarakat berada dalam posisi yang rapuh.
Dalam kondisi seperti ini, operasi pasar murah menjadi solusi cepat yang memang dibutuhkan, tetapi sekaligus juga menandakan adanya masalah yang lebih dalam.
Pemerintah Kabupaten Muba melalui Disperindag kembali menjalankan program pasar murah dengan melibatkan Bulog, perbankan daerah, serta mitra energi.
Langkah ini patut diapresiasi, pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat, menekan harga sementara agar kebutuhan dasar tetap terjangkau. Dalam situasi tekanan harga, intervensi seperti ini memang tidak bisa dihindari.
Namun persoalannya bukan pada ada atau tidaknya pasar murah. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa program ini masih harus terus diandalkan sebagai salah satu instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga.
Solusi Sementara
Pasar murah pada dasarnya adalah kebijakan jangka pendek pasalnya pasar murah bekerja seperti katup pengaman membuka sedikit ruang ketika tekanan harga terlalu tinggi.
Dalam praktiknya, ha ini membantu masyarakat bertahan di tengah kenaikan harga yang tidak selalu bisa dikendalikan di tingkat daerah.
Di Lawang Wetan, antusiasme warga menunjukkan program ini memang dibutuhkan.
Penyebabnya ada selisih harga beberapa ribu rupiah pada komoditas dasar seperti beras dan LPG 3 kilogram bukan hal kecil bagi rumah tangga berpenghasilan terbatas. Pasar murah bukan hanya program ekonomi, tetapi juga bantuan sosial yang langsung dirasakan.
Namun justru karena sifatnya yang sangat penting di saat tertentu, pasar murah tidak boleh menjadi satu-satunya andalan. Ketergantungan yang terlalu sering pada intervensi seperti ini dapat menutupi persoalan struktural yang belum selesai, terutama terkait distribusi barang dan mekanisme pembentukan harga di pasar reguler.
Jika setiap kenaikan harga langsung direspons dengan pasar murah, maka ada risiko akar masalah tidak pernah benar-benar diperbaiki.
Pasar menjadi terbiasa dengan intervensi, sementara mekanisme harga tidak berkembang menuju kondisi yang lebih stabil.
Sementara pemerintah daerah tentu tidak berada dalam posisi yang mudah.
Tekanan harga sering kali dipengaruhi faktor di luar kendali daerah, seperti pasokan dari luar wilayah, biaya distribusi, hingga dinamika harga nasional.
Dalam kondisi seperti ini, intervensi langsung menjadi pilihan paling realistis dalam jangka pendek.
Namun kebijakan yang hanya fokus pada respons cepat tanpa penguatan sistem jangka panjang akan selalu berada dalam siklus yang sama, harga naik, pasar murah digelar, lalu harga kembali naik.
Oleh karena itu perlunya keseimbangan antara intervensi dan pembenahan sistem. Pasar murah tetap penting, tetapi harus diiringi dengan upaya memperbaiki rantai distribusi, memastikan ketersediaan pasokan, serta memperkuat pengawasan harga di pasar tradisional.
Tanpa itu, pasar murah hanya akan menjadi rutinitas, bukan solusi.
Di Musi Banyuasin, langkah Disperindag yang menggandeng berbagai pihak menunjukkan adanya upaya kolaboratif yang positif. Subsidi dari beberapa mitra juga membantu menekan harga paket sembako sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Hal ini adalah langkah yang tepat dalam situasi darurat harga.
Namun tantangan ke depan adalah bagaimana mengurangi frekuensi ketergantungan terhadap pola ini.
Idealnya, pasar murah menjadi instrumen cadangan, bukan menu utama kebijakan harga.
Pada akhirnya, antrean panjang di Lawang Wetan bukan hanya soal warga yang mencari sembako murah. Hal itu merupakan sinyal sistem harga di tingkat akar masih membutuhkan perbaikan serius.
Pasar murah boleh hadir hari ini sebagai penolong, namun pertanyaan yang lebih penting tetap sama, kapan masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok tanpa harus menunggu event seperti ini datang lagi?
Sebelumnya Kepala Disperindag Muba, Hendra Tris Tomy, S.STP., M.EC.DEV, menjelaskan kegiatan ini terselenggara berkat sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak.
“Operasi Pasar Murah ini melibatkan Bulog Kanwil Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu, PT Muba Energi Maju Berjaya, serta PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel melalui Agen Pancaroba Pagun Gas,” jelasnya.
Ia juga merinci paket sembako yang disediakan terdiri dari beras SPHP 5 kg, tepung terigu 1 kg, serta LPG 3 kg dengan harga Rp74.000. Berkat subsidi dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp10.000 dan PT Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp5.000, masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga Rp59.000.
Untuk LPG 3 kg, biaya penukaran tabung ditetapkan sebesar Rp21.000 sesuai ketentuan yang berlaku.
Hendra juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal untuk membantu kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah dinamika harga pasar.
Namun di luar angka dan skema subsidi tersebut, ada satu catatan penting yang tidak bisa diabaikan. Selama pasar murah masih menjadi momen yang selalu ditunggu karena harga pasar reguler dianggap berat, maka persoalan utama belum sepenuhnya selesai.
Pasar murah memang membantu hari ini. Tapi ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya seberapa sering ia digelar, melainkan seberapa jauh ia bisa dikurangi karena pasar sudah bekerja lebih stabil. Dan sampai titik itu tercapai, antrean di Lawang Wetan mungkin masih akan terus menjadi pemandangan yang berulang.(***)
