Pasar Murah di Halaman Gubernur, Harga Pangan di Pasar Masih Naik Turun

GERAKAN Pangan Murah kembali digelar di Palembang, kali ini, masyarakat bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau melalui bazar yang digelar di Lapangan TVRI Sumsel. Pemerintah pun mengimbau masyarakat agar tidak panik terhadap ketersediaan bahan pangan.

Pesan itu tentunya patut diapresiasi, apalagi Sumatera Selatan (Sumsel), merupakan salah satu daerah penghasil pangan. Secara logika, daerah penghasil semestinya memiliki modal yang kuat untuk menjaga ketersediaan pangan serta menekan gejolak harga.

Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting, apakah harga murah di bazar pemerintah sudah benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?

Sebab, persoalan pangan tidak hanya terjadi di lokasi bazar. Masyarakat setiap hari membeli beras, minyak goreng, telur, cabai, bawang, daging dan kebutuhan lainnya di pasar tradisional maupun warung sekitar rumah.

Di tempat-tempat itulah masyarakat merasakan langsung apakah harga pangan benar-benar stabil atau masih naik turun.

Pasar murah memang bisa menjadi solusi jangka pendek. Ketika harga sejumlah komoditas meningkat, bazar pemerintah dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga yang lebih ringan.

Kehadiran pemerintah secara langsung juga memberikan rasa aman, bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi persoalan pangan.

Tetapi, pasar murah jangan sampai hanya menjadi solusi sesaat di tengah harga pangan yang belum stabil.

Masyarakat tentu lebih membutuhkan kepastian harga daripada hanya kesempatan membeli murah pada hari tertentu. Mereka ingin ketika kembali ke pasar esok hari, harga tidak berubah terlalu jauh.

Pedagang warung pun demikian, sama, membutuhkan kepastian pasokan dan harga kulakan, agar tidak selalu berada dalam posisi sulit antara menaikkan harga atau mengurangi keuntungan.

Di sinilah pekerjaan rumah pemerintah yang harus dilakukan, Jika Sumsel memang memiliki produksi pangan yang cukup, maka yang perlu diperkuat bukan hanya kegiatan pasar murah, tetapi juga rantai distribusi dari petani, produsen, pedagang, hingga konsumen.

Jangan sampai produksi tersedia di daerah, tetapi harga di tingkat konsumen tetap bergejolak, karena persoalan distribusi, biaya angkut, rantai perdagangan, atau pasokan yang tidak merata.

Pemerintah juga perlu terbuka kepada masyarakat mengenai komoditas mana yang sebenarnya mengalami tekanan harga, apa penyebabnya, dan langkah apa yang dilakukan untuk mengatasinya.

Pasalnya permintaan masyarakat itu sangat sederhana, yaitu keberhasilan kebijakan pangan bukan hanya ramai di bazar murah saja atau banyaknya komoditas pangan yang dijual dengan harga subsidi.

Bagi mereka (masyarakat) ukurannya, yang paling nyata adalah ketika ibu rumah tangga berbelanja di pasar, pedagang warung membeli stok, dan konsumen tidak lagi dibuat kaget oleh perubahan harga yang terlalu cepat, sehingga berdampak pada saku celana menjadi kering.

Sementara barang dibeli tak sesuai harapan ketika pulang dari pasar, karena seharusnya mendapat lima jenis komoditas pangan, malah yang dibawah hanya tiga jenis.

Oleh sebab itu, pasar murah tetap penting, bahkan kegiatan semacam ini perlu dipertahankan ketika harga komoditas tertentu sedang melonjak. Tetapi pemerintah jangan berhenti pada pasar murah.

Apalagi pasar murah yang digelar itu  hanya menyelesaikan kebutuhan hari ini. Sementara stabilitas harga menyelesaikan persoalan masyarakat dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, di tengah optimisme Sumsel memiliki ketersediaan pangan yang cukup, pemerintah perlu memastikan optimisme tersebut benar-benar terasa sampai ke pasar tradisional dan warung-warung kecil.

Jangan sampai pangan murah hanya ada di halaman pemerintah, sementara masyarakat masih harus menghadapi harga yang naik turun ketika berbelanja di pasar.

Sebenarnya, harapan masyarakat itu tidaklah neko-neko, bukan hanya pangan yang tersedia, tetapi juga harga yang murah dan relatif stabil.

Sebab, masyarakat tidak bisa belanja tanpa harus terus-menerus mengeluh dengan perubahan harga. Itulah yang harus jadi perhatian kepala daerahnya. (***)