Dari Rimba Ukur Menuju Terang Benderang

ADA yang bilang, “Kalau mau tahu jalan hidup seseorang, lihat dompetnya.” Tapi kalau mau tahu jalan pemerintahan desa, ya lihat dokumennya! Tapi bagaimana mau lihat, kalau dokumennya disimpan seperti harta karun dan pejabatnya mirip bajak laut yang ogah berbagi peta?

Nah, makanya langkah Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Musi Banyuasin untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa itu ibarat membuka tirai kamar yang kelamaan digulung langsung cerah, langsung terang, langsung kelihatan mana gorden, mana gombal.

Kamis, 26 Juni 2025, Desa Rimba Ukur di Kecamatan Sekayu jadi panggung utamanya. Bayangkan, desa yang namanya saja sudah terdengar seperti tempat syuting film dokumenter National Geographic, kini malah jadi pelopor keterbukaan informasi publik! Luar biasa bukan?

PPID ini bukan tentang cinta-cintaan, tapi soal dokumen dan kejelasan. Kalau dulu masyarakat mau tahu dana desa dipakai buat apa, harus nunggu Pak Kades lewat sambil ngopi di warung. Sekarang? Tinggal buka papan pengumuman atau tanya ke PPID. Gak perlu pakai surat cinta, cukup surat permohonan informasi. Resmi, cepat, dan ini yang penting tidak bikin kepala cenat-cenut!

Herryandi Sinulingga, sang kepala Dinkominfo Muba, mengibaratkan keterbukaan informasi ini seperti jendela rumah. “Kalau jendelanya tertutup terus, kita gak tahu di luar hujan atau panas. Tapi kalau jendelanya dibuka, bisa dapat angin segar, bisa lihat pelangi, dan bisa tahu siapa yang nyolong jemuran!” katanya sambil senyum renyah kayak biskuit baru dibuka.

Menurut Frans Gustian, Kepala Bidang Informasi Publik, targetnya adalah semua desa di Muba punya PPID. Ini seperti bikin seluruh desa dari Rimba Ukur sampai ke desa paling ujung punya CCTV administrasi. Jadi tak ada lagi proyek yang hilang jejak, atau proposal pembangunan yang nyasar ke jalan kenangan.

“Kami ingin desa punya layanan informasi modern,” ujar Frans. Dan modern di sini bukan berarti harus ada hologram atau robot pelayanan, tapi minimal informasi bisa diakses tanpa harus tunggu acara nikahan Kades dulu.

Kepala Desa Pi’U (iya, ini bukan typo), lewat Sekdes Siswanto Irawan, menyatakan siap sedia. Bahkan menurut sumber terpercaya (ibu-ibu PKK), mereka sudah mulai siapin banner dan papan informasi yang bikin mata warga langsung melek. “Kami berterima kasih sekali,” kata Siswanto, sambil menambahkan bahwa warga kini tak perlu jadi ‘detektif desa’ untuk tahu soal anggaran.

Mari kita akui, zaman sudah berubah. Kalau dulu dokumen desa dianggap rahasia negara lebih ketat dari resep rendang nenek, sekarang informasi itu justru harus dibagikan. Karena kalau desa tak transparan, rakyat pun bisa hilang kepercayaan. Dan kata pepatah “Kepercayaan yang retak, tak bisa direkat dengan proposal musrenbang”

Jadi, lewat langkah Dinkominfo Muba ini, kita berharap lahir generasi desa yang tidak hanya pintar menyusun APBDes, tapi juga piawai menyampaikan pada warganya. Tak ada lagi yang sembunyi-sembunyi seperti ngupil di angkot. Semua terbuka, semua terang, semua bisa ditanya tanpa harus pasang muka curiga.

Karena di era digital, informasi itu ibarat sambal—kalau kurang pedas, masyarakat lesu. Kalau disembunyikan, bisa bikin ribut.[***]