KABUPATEN Musi Rawas Utara [Muratara] merupakan Daerah Otonomi Baru di Sumatra Selatan [Sumsel] yang merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2013.
Secara letak geografis kabupaten ini berada paling barat Sumsel yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Kabupaten Muratara ini, juga merupakan kabupaten terbungsu di Provinsi Sumsel.
Sebagai anak muda asal Muratara, tentu saya menilai progres kemajuan daerah tercinta, baik menilai dalam perspektif kemajuan ekonomi, infrastruktur pembangunan fisik maupun pembangunan SDM dan perspektif kebijakan Pemerintah Kabupaten Muratara.
Seyogyanya saya sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan mata, hati dan otak yang kesemuanya itu dimanfaatkan untuk berkerja pada Amar Ma’ruf Nahi Mungkar,mengatakan yang sebenarnya baik pada suatu yang baik, dan mengatakan yang buruk pada suatu yang buruk.
Kondisi sekarang Kabupaten Muratara dalam persepektif kemajuan ekonomi. Apakah sudah mengalami kemajuan ekonomi di Muratara? Jawabannya, iya.
Namun hanya orang-orang tertentu dan elit daerah saja. Secara data statistik bahwa garis kemiskinan di Musi Rawas Utara pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,25% dari Rp 470,485 menjadi Rp 504,598 tahun 2020, kemudian pada jumlah penduduk miskin pun mengalami kenaikan dari 36,63 ribu orang 2019, menjadi 37,75 ribu orang tahun 2020.
Jika itu ditampilkan dalam bentuk Head Count Index, presentase penduduk miskin naik sebesar 0,35 persen dari 19,12 tahun 2019 menjadi 19,47 persen 2020 sehingga data kemiskinan itu berdampak pada tingkat pengangguran dan PHK yang meningkat ditengah kondisi pandemi yang kita alami saat ini.
Kemudian dari aspek infrastruktur pembangunan fisik. Kabupaten Muratara telah mengalami perubahan yang cukup baik, akses jalan sebagai penghubung lintas Provinsi dan jalan penghubung antar kecamatan-kecamatan sudah dibangun meski dibeberapa tempat pembangunan belum merata, barangkali. Namun dalam sarana dan prasarana lain, masih perlu banyak dibangun sebagai penunjang untuk kemajuan daerah.
Pemadaman listrik
Kita tahu bahwa Muratara sebagai kabupaten yang sering mengalami pemadaman listrik yang lama sehingga aktivitas masyarakat terhambat. Saya sedikit tahu bahwa pemadam listrik itu dikarenakan kekurangannya energi listrik, sebab suplai energi listrik dari gardu induk Lubuklinggau sudah maksimal.
Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalah kekurangan energi listrik ini Pemerintah Kabupaten Muratara mengucurkan dana 250 Miliar untuk proyek pembangunan Gardu Induk 150 kV dilahan 3,39 Hektare di Desa Lubuk Rumbai Baru, Kecamatan Rupit dengan peletakan batu pertama pembangunan Gardu Induk pada bulan Februari 2018 dan akan di targetkan selesai April 2019. Namun sangat di sayangkan proyek pembangunan Gardu Induk ini mangkrak dengan menelan dana Rp250 miliar.
Ada apa? Dan bagaimana penyebab proyek bangunan gardu induk ini mangkrak? Masih kurangkah dengan dana Rp250 Miliar?
Apa karena rekanan tidak begitu sepaham dalam menggunakan dana itu?
Entahlah, saya bingung mau berasumsi ke wilayah lebih dalam lagi. Karena yang masyarakat rasakan adalah asas kebermanfaatan jika proyek pembangunan gardu induk ini selesai sangat luar biasa. Apalagi ditengah pandemi yang kita alami saat ini, seluruh proses pembelajaran Mahasiswa dan Siswa dari rumah menggunakan sistem online, bekerja dari rumah bagi karyawan diluar daerah saat pulang kerumah. Tentunya ini menjadi persoalan dan keluh kesah bagi mereka sekaligus menjadi tanggungjawab dan PR besar Pemerintah Kabupaten Muratara.
Sedangkan pembangunan SDM, Kabupaten Muratara masih dalam klasterisasi terendah meskipun dari tahun ke tahun ada perubahan kenaikan. Patut upaya pemerintah kabupaten Muratara untuk didukung dalam pembangunan manusia ini, agar keluar dari urutan daerah tertinggal yang ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 131 tahun 2015. Ini tugas anak muda, tokoh masyarakat dan steakholder daerah untuk bahu membahu mengeluarkan nama daerah dari daftar daerah tertinggal menuju daerah yang maju, moderen, berintelektual dan daerah yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur.
Aspek persepektif kebijakan Pemerintah Kabupaten Muratara yang saya rasakan adalah lamban dan cukup gagap. Seperti hal dalam menangani covid 19 awal-awal dulu. Kemudian bantu Mahasiswa masih terdapat kesimpangsiuran informasi sehingga membingungkan para Mahasiswa terkait anggaran yang dialokasikan itu. Dan terkahir lagi-lagi persoalan proyek pembangunan Gardu Induk yang mangkrak dan didiamkan begitu saja, hingga bagian rumah control dan trofan Gardu Induk listrik terbakar atau bahkan dibakar pemerintah sikap untuk mengeluarkan kebijakannya. Sampai saat ini lokasi proyek pembangunan Gardu Induk ini menjadi semakbelukar.[***]
Oleh:
Sandesta Alumni Unsri asal Kabupaten Muratara
