DTSEN Sumsel Dibenahi, Pemprov dan BPS Bidik Bansos Tepat Sasaran, Warga Bisa Cek NIK

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel mulai berbenah penggunaan data sosial ekonomi agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

Upaya itu dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial sekaligus menyusun program pembangunan.

Pembahasan mengenai DTSEN berlangsung dalam Forum SEPUTAR DTSEN 2026 di Ruang Vicon Lantai I BPS Provinsi Sumsel, Senin (7/9/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra mengatakan, selama ini pemerintah menghadapi persoalan karena data yang digunakan sejumlah instansi belum sepenuhnya sama.

Perbedaan sumber, cakupan, hingga variabel data bisa membuat program yang sudah disiapkan pemerintah tidak selalu sampai kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Edward, DTSEN dibutuhkan guna menyatukan data sosial ekonomi dalam satu basis yang dapat digunakan bersama. “Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik,” ujar Edward saat membuka forum.

Ia juga mengingatkan data masyarakat tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tetap. Pasalnya kondisi sebuah keluarga dapat berubah karena pekerjaan, kesehatan, kelahiran, perpindahan penduduk, maupun berbagai kondisi lainnya.

Artinya, data juga harus terus diperbarui agar keputusan pemerintah tetap sesuai dengan keadaan masyarakat di lapangan.

Edward meminta perangkat daerah di Sumsel mulai membiasakan setiap kebijakan dan program disusun berdasarkan data.

Ia berharap langkah tersebut membuat penggunaan anggaran pemerintah semakin efektif.

“Setiap rupiah anggaran pemerintah harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Ada yang Dapat, Ada yang Terlewat

Kepala BPS Provinsi Sumsel Mohammad Wahyu Yulianto menjelaskan, persoalan data dapat menimbulkan dua kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Pertama, inclusion error, yaitu ketika orang yang sebenarnya tidak berhak justru menerima bantuan.

Kedua, exclusion error, ketika masyarakat yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan malah tidak masuk dalam sasaran.

Dua persoalan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penyatuan data sosial ekonomi diperlukan.

Melalui DTSEN, berbagai sumber data dari BPS, kementerian/lembaga, serta Registrasi Sosial Ekonomi digabungkan dalam satu sistem.

Dengan basis tersebut, katanya pemerintah diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum menentukan sebuah program.

“Manfaat utamanya adalah penyaluran bantuan sosial dan intervensi pembangunan menjadi jauh lebih akurat,” kata Wahyu.

Desil Bukan Cap Miskin atau Kaya

Wahyu juga menjelaskan soal desil yang digunakan dalam DTSEN.

Masyarakat, paparnya tidak perlu memahami desil sebagai cap bahwa seseorang tergolong miskin atau kaya.

Desil lebih menggambarkan posisi relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan secara nasional.

Penilaiannya pun tidak hanya berdasarkan pendapatan. Kondisi sosial ekonomi keluarga dilihat dari berbagai aspek untuk menentukan posisi relatifnya.

“Desil bukanlah label miskin atau kaya, melainkan peringkat relatif yang memperhitungkan multidimensi kondisi sosial ekonomi keluarga,” jelas Wahyu.

Posisi tersebut dapat berubah ketika kondisi kehidupan sebuah keluarga mengalami perubahan. Karena itu, pembaruan data menjadi bagian penting dalam penggunaan DTSEN.

Dampaknya ke Anggaran Pemerintah

Data yang semakin tepat juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggunakan anggaran.

Jika penerima program dapat ditentukan dengan lebih akurat, anggaran diharapkan tidak banyak terserap untuk sasaran yang keliru.

Efisiensi yang diperoleh kemudian dapat diarahkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

Wahyu menilai ketepatan sasaran tersebut turut mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Dengan demikian, paparnya DTSEN tidak hanya berbicara mengenai daftar penerima bantuan. Data juga menjadi dasar untuk menentukan bagaimana program pembangunan dijalankan dan ke mana anggaran pemerintah diarahkan.

Warga Bisa Cek Data NIK

Pemutakhiran data DTSEN juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memastikan informasi yang digunakan pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

BPS menyediakan laman resmi untuk mengecek status pendaftaran NIK dalam basis data DTSEN. Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui dtsen-form.bps.go.id.

Jika terdapat data yang tidak sesuai, masyarakat maupun pemerintah daerah diharapkan aktif melakukan verifikasi dan pembaruan.

Keterlibatan warga dinilai penting, karena perubahan kondisi sosial ekonomi bisa terjadi kapan saja.

BPS juga memastikan kerahasiaan data masyarakat tetap dijaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Pembenahan DTSEN di Sumsel diarahkan pada satu tujuan, yaitu memastikan program pemerintah lebih tepat mengenai masyarakat yang memang membutuhkan.

Dengan data yang terus diperbarui dan diverifikasi, harapannya kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan maupun pelaksanaan program pembangunan diharapkan bisa semakin ditekan. (***)