Negara Pilih Rusun Subsidi karena Kota Tak Lagi Ramah Rumah Murah

PEMERINTAH mulai menggeser arah kebijakan perumahan perkotaan. Di tengah harga tanah yang kian melambung dan lahan yang makin terbatas, negara memilih jalan realistis hunian vertikal bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah ini ditandai dengan rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan. Skema tersebut akan dikembangkan bersama pihak swasta sebagai upaya mempercepat penyediaan hunian layak di kota-kota besar.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah tengah mematangkan pola kerja sama dengan dunia usaha, termasuk Danantara. Kolaborasi ini disiapkan untuk menjawab keterbatasan ruang kota sekaligus kebutuhan hunian terjangkau yang terus meningkat.

“Kami akan segera persiapkan. Saya akan bertemu dengan Pak Rosan untuk mempersiapkan skema-skemanya dengan Danantara,” kata Maruarar Sirait saat menghadiri peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra di Ruang Nusantara IV DPR RI, kemarin mengutip pkp.go.id.

Pilihan membangun rusun subsidi di kota mencerminkan perubahan pendekatan negara. Rumah tapak murah di pusat kota semakin sulit diwujudkan karena harga tanah tidak lagi sejalan dengan daya beli masyarakat kecil. Hunian vertikal dipandang sebagai solusi paling masuk akal agar warga berpenghasilan rendah tetap memiliki akses tinggal di kawasan strategis.

Pemerintah menempatkan pembangunan rusun subsidi sebagai salah satu fokus utama Kementerian PKP pada tahun 2026.

Program ini diarahkan untuk menjangkau MBR yang selama ini paling terdampak tekanan harga properti perkotaan.

Sasaran program tidak terbatas pada pekerja formal. Pemerintah juga menargetkan pekerja sektor informal agar bisa memperoleh hunian layak dengan harga terjangkau, tanpa harus tersingkir jauh ke pinggiran kota.

Menurut Maruarar, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar seluruh program pemerintah memiliki dampak langsung bagi rakyat kecil. Perumahan dinilai sebagai kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

“Presiden Prabowo selalu menekankan agar seluruh program pemerintah benar-benar berdampak bagi rakyat kecil,” ujarnya.

Skema kolaborasi dengan swasta dipilih untuk mempercepat realisasi proyek. Pemerintah menilai keterlibatan dunia usaha dapat mempercepat pembangunan, sekaligus mengurangi beban fiskal negara dalam penyediaan hunian rakyat di kota.

Dalam tahap awal, pemerintah menargetkan proyek percontohan rusun subsidi dapat dimulai di beberapa kota besar. Proyek ini akan menjadi model untuk pengembangan hunian vertikal terjangkau di wilayah perkotaan lainnya.

Keberadaan rusun subsidi diharapkan melengkapi berbagai program perumahan yang sudah berjalan, seperti rumah subsidi tapak dan bantuan rumah swadaya. Pemerintah menegaskan, hunian vertikal tidak menggantikan program yang ada, melainkan memperluas pilihan bagi masyarakat sesuai kondisi wilayah.

Tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk kota menjadi salah satu faktor pendorong kebijakan ini. Tanpa intervensi, kesenjangan akses hunian di perkotaan berisiko semakin melebar, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Melalui kebijakan rusun subsidi, pemerintah berupaya menjaga agar kota tetap menjadi ruang hidup yang inklusif, bukan hanya bagi kelompok berdaya beli tinggi. Hunian vertikal diposisikan sebagai instrumen kebijakan untuk mempertahankan keberagaman sosial di kawasan perkotaan.

Di tengah realitas harga tanah yang terus naik, langkah ini menandai penyesuaian negara terhadap dinamika kota, dengan hunian vertikal sebagai pilihan rasional agar masyarakat kecil tetap memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Di balik rencana rusun subsidi ini, pemerintah mengakui bahwa mempertahankan rumah murah di kota kini bukan lagi soal idealisme, melainkan soal menyesuaikan diri dengan kenyataan. (***)