DALAM ingatan publik khususnya di daerah, survei politik atau opini publik sangat kental dengan musim pemilihan umum baik itu pemilihan presiden, kepala daerah dan anggota legislative, keadaan ini sama seperti ingatan publik tentang iklan sirup dan sarung di TV saat menjelang bulan Ramadhan. Ini menjadi catatan kritis bagi kiprah dan peran survei politik dan opini public khususunya di daerah. Untuk itu pertanyaan yang penting adalah Bagaimana seharusnya peran survei politik atau opini public dalam iklim demokrasi dan desentralisasi?
Berbicara jauh ke belakang, tren survei dan polling dalam pemilu berawal dari Ide subtansial tentang demokrasi yaitu, bagaimana menjalankan pemerintahan berdasarkan keinginan bersama, kehendak umum atau konsensus dalam masyarakat, yang dalam kajian politik sering diistilahkan dengan sebutan kedaulatan rakyat. Untuk itu, dalam sebuah negara demokratis idealnya setiap kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah harus sesuai dan berdasarkan kehendak umum karena secara etis memberikan legitimate kepada pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam diskursus politik modern kehendak umum ini dikaitkan atau lebih tepatnya disamakan dengan opini publik.Salah satu “tool” yang digunakan dalam rangka menyerap dan merekam opini publik tersebut adalah survei dan polling, yang idealnya digunakan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan dan partai politik dalam rangka mengagregasi atau mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Sebagai sebuah metode ilmiah dalam merekam dan menangkap kehendak masyarakat survei opini publik masih menjadi perdebatan serius secara teoritik, misalnya kaum marxian menganggap bahwa pikiran, sikap dan perilaku seseorang terbentuk dari posisinya dalam struktur sosial, dalam pandangan kelompok ini masyarakat terbagi menjadi dua kelas yaitu borjouis dan buruh, yang dalam relasinya borjouis selalu mendominasi buruh (proletar), relasi ini pada nantinya akan mengaburkan kepentingan subyektif/objektif masyarakat. Sehingga persepsi masyarakat terhadap realitas sosial, ekonomi dan politik menjadi tidak genuine akibat dari bentukan struktur tersebut. Persepsi, sikap dan perilaku ini menjadi –meminjam istilah Karl Max- kesadaran palsu. Kesadaran palsu dalam diri individu ini, dalam konteks survei opini publik berakibat kepada hasil survei yang “palsu” dan pastinya meragukan karena informasi informasi yang didapatkan dari responden bukanlah kepentingan ‘asli’ dirinya, akan tetapi telah dikaburkan oleh kelas yang mendominasi, sehingga kesimpulan yang diambil dari survei opini meragukan. Argumen ini juga didukung dengan kondisi masyarakat kita yang tidak mendapatkan pendidikan dan sosialisasi politik yang memadai, sehingga setiap individu-individu yang menjadi responden tidak memahami/menguasai isu isu secara objektif bahkan mandapatkan informasi yang menipulatif.
Secara praktik, dalam konteks Indonesia khususnya di daerah, survei opini publik dan polling lebih marak dilaksanakan dalam rangka keperluan kontestasi politik, secara spesifik lebih fokus kepada perilaku pemilih. Survei dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk memetakan strategi pemenangan kandidat dalam kontestasi, mengukur popularitas dan elektabilitas, sedangkan opini publik terkait isu-isu mendasar dalam masyarakat seperti ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan tidak mendapatkan perhatian yang serius dan hanya dikemas yang pada nantinya dijadikan bahan jani janji kampanye ansich. Hal ini bisa dibuktikan dengan rilis-rilis temuan lembaga survei di tingkat lokal yang hanya menampilkan bagian popularitas dan elektabilitas.
Lebih mendasar lagi, penarikan kesimpulan survei terkait popularitas dan elektabilitas secara khusus atau pun perilaku memilih secara umum merupakan penggabungan dari informasi informasi yang didapatkan dari responden/individu, apabila tingkat pengetahuan responden rendah terkait isu-isu politik termsuk di dalamnya siapa yang mencalonkan diri, parpol pengusung yang bertarung dalam pilkada, maka jawaban jawaban responden dalam survei opini publik sangat rawan untuk digiring dan direkayasa.
Terfokusnya survei opini publik pada bagian popularitas dan elektabilitas merupakan implikasi pragmatis yang dibentuk oleh partai politik sebagai lembaga yang otoritatif menentukan calon kandidat kepala daerah berdasarkan capaian popularitas dan elektabilitas. Sehingga calon kandidat yang ingin diusung oleh partai harus membuktikan tingkat popularitas dan elektabilitas untuk meyakinkan parpol pengusung. Keadaan ini mengharuskan para calon kandidat untuk memakai jasa lembaga survei untuk memetakan popularitas dan elektabilitas, bahkan demi meyakinkan parpol pengusung, kandidat terkadang memesan/merekayasa instrumen survei bahkan memesan angka (persentase) popularitas dan elektabilitas kepada lembaga survei tertentu. inilah salah satu jawaban mengapa jasa survei masih laku keras menjelang pilkada dan ini menjadi “berkah” tersendiri bagi penyedia jasa survei. Parpol pengusung juga tidak jarang memfasilitasi para calon kandidat untuk melakukan survei dengan cara merekomendasikan lembaga penyedia jasa survei dan tentu saja dengan “kesepakatan-kesepakatan” tertentu.
Survei opini publik seharusnya menjadi medium evaluasi atas kekuasaan dan kebijakan penguasa sehingga rakyat dapat mengontrol dan memberikan catatan catatan kepada penguasa, survei opini public jangan hanya muncul dan menjamur saat momentum kontestasi politik saja. Sudah saatnya survei politik dan opini public yang “dianggap ilmiah’ dibicarakan dan dibedah di perguruan perguruan tinggi dan diformulasikan menjadi rancangan kebijakan yang tepat sasaran sehingga public need dapat terpenuhi. KarenaTidak bisa dipungkiri demokrasi di tingkatan local saat ini sedang tertatih tatih, kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan public dan akses terhadap kesejahteraan semakin jauh, yang salah satu penyebabnya adalah penguasa buta atau “pura-pura” buta terhadap public need. [***]
Oleh : Yulion Zalpa
Direktur Eksekutif lembaga Riset Politik Mahija Institute Yogyakarta/
Kepala Laboratorium Terfadu FISIP UIN Raden Fatah Palembang
