“Main Minyak Dulu Dikejar, Sekarang Disuruh Negara!”, Muba Siap Jadi Percontohan Tata Kelola Energi Rakyat Berkelanjutan

BUKAN sinetron, bukan juga kisah asmara,  tapi kisah ini nyata dari Kabupaten Musi Banyuasin [Muba], Sumatera Selatan, pasalnya
aktivitas ngebor minyak rakyat yang dulu dianggap ilegal, sekarang justru dilegalkan negara lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, bahkan  Menteri Bahlil sendiri yang datang langsung buat ngetok palu legalitas sumur rakyat.

Cerita ini terjadi di Kecamatan Keluang, Kamis (16/10/2025), Bupati Muba H M Toha Tohet bareng jajaran Forkopimda, Gubernur Sumsel H Herman Deru ikut menemani  Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang datang langsung ke lokasi.

Turut hadir juga orang-orang penting dari pusat, seperti Dirjen Migas Laode Sulaeman, Plt Dirjen Ketenagalistrikan Tri Winarno, Kepala SKK Migas Joko Siswanto, Dirut Pertamina Simon Aloysius, sampai Dirut PLN Darmawan Prasodjo. Lengkap, bos. Kayak Avengers-nya energi nasional turun ke Muba.

Kunjungan dimulai dari pangkalan LPG 3 kg di Desa Sido Rejo, lanjut ke sumur minyak rakyat di Mekar Sari, dan terakhir ke Dusun Napal Putih buat lihat pembangunan listrik desa, tiga lokasi, satu semangat yakni energi untuk rakyat.

Gubernur Sumsel Herman Deru bilang, Muba ini punya potensi besar di sektor energi rakyat. “Dengan adanya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, masyarakat bisa kerja aman, legal, dan berdaya,” ujarnya alias, nggak ada lagi cerita ngebor malam-malam sambil waswas.

Deru juga muji kepemimpinan Bupati Toha Tohet yang sukses bikin angka kemiskinan Muba turun ke satu digit. “Kalau sumur rakyat dikelola legal, dampak ekonominya bakal makin besar,” tambahnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, negara hadir bukan buat melarang rakyat, tapi menata.
“Sumur rakyat ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, sekarang tugas negara adalah mengelola dengan adil,” katanya.

Lewat Permen ESDM 14/2025, pemerintah ngasih izin koperasi, BUMD, dan UMKM buat kelola sumur dengan bimbingan SKK Migas dan Pertamina.

Bahlil juga bilang, minyak rakyat bakal dibeli Pertamina dengan harga 80 persen dari harga minyak dunia (ICP). “Targetnya akhir November sudah jalan,” ujarnya.
Artinya, rakyat nggak cuma gali minyak, tapi juga gali masa depan.

Selain minyak, rombongan juga ngecek program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Bahlil bilang, “Presiden menargetkan semua desa di Indonesia sudah terang paling lambat tahun 2030. Masih ada 5.700 desa dan 400 dusun yang belum tersentuh listrik.”

Nah, di Muba sendiri, PLN bangun jaringan listrik di tujuh lokasi, total anggaran Rp45 miliar. Bupati Toha Tohet pun langsung nyaut, “Kami siap bersinergi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina, dan PLN. Muba siap jadi percontohan energi berkeadilan”

Salah satu warga Mekar Sari, Joko Wilyono, sampai senyum sumringah.
“Dulu kami kerja was-was, takut dibilang ilegal, sekarang ada aturan, kami bisa kerja tenang,” ujarnya.
Singkatnya, rakyat yang dulu kerja di bawah bayang-bayang, kini bisa berdiri tegak di bawah lampu listrik, dan payung hukum.

Muba pelan, tapi pasti lagi menulis sejarah baru dari daerah penghasil migas, jadi pelopor energi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, dari tanah yang dulu dibor sembunyi-sembunyi, kini malah jadi teladan Nasional.[***]