Desak PSU Pilgub Sumsel, Ratusan Massa Demo Panwas OKI
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Jumat, 6 Jul 2018
- visibility 899
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.ID, OKI – Ratusan massa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pilkada (PMMPP) Sumsel melakukan aksi demonstrasi ke Sekretariat Panwaslu OKI, Jumat (6/7/2018) siang.
Massa mendesak agar Panwaslu OKI merekomendasikan KPUD OKI untuk membatalkan hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel.
Pantauan dilapangan, massa membawa spanduk, karton yang diantaranya bertuliskan “meminta Panwaslu segera memanggil KPU OKI”, “merekomendasikan PSU Pilgub Sumsel”, dan PSU harus dilakukan.
Koordinator aksi Sahreza didampingi koordinator lapangan Jeki menjelaskan pihaknya menduga ada pelanggaran yang dilakukan KPU OKI secara terstruktur, sistemik dan masif (TSM) yang meliputi dugaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah.
Selain itu, adanya dugaan money politik dalam proses pemilihan Gubernur Sumsel sehingga dalam proses yang diduga bermasalah itu mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang dihasilkan dari proses yang diduga penuh permasalahan.
“Pelanggaran atas dugaan penetapan DPT ini bukan saja terjadi di OKI. Tapi disejumlah kabupaten kota di Sumsel. Ya, aksi ini selain di OKI, juga dilakukan di Palembang dan Banyuasin,” jelasnya.
Dia berharap Panwaslu dapat menindaklanjuti temuan ini dengan profesional.
Menyikapi hal itu, Ketua Panwaslu OKI Fahruddin menambahkan atas laporan dari para aksi, pihaknya mengklaim akan mempelajari dulu dugaan pelanggaran dimaksud.
“Ya, kami akan pelajari dulu. Memang kalau dugaan kecurangan itu belum ditemukan. Tapi fakta dilapangan, warga yang miliki e KTP, tapi tidak bisa mencoblos. Tapi akan kita pelajari dulu,” ujarnya.
Terkait PSU Pilgub Sumsel di OKI, masih kata dia, pihaknya mengklaim telah membentuk posko. Bagi pemilih yang tidak bisa memilih, silakan melapor. Tapi kenyataannya tidak ada yang melapor.
“PSU itu dapat dilakukan jika ada aturan yang dilanggar. Faktanya, tidak ada warga yang melapor di posko yang kita bentuk,” tuturnya.[one]
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar