Problem Framing Politik pada Media

PAKAR Hukum UIN Raden Fatah, Dr Sadi Is, SHI, MH memaparkan pada pasal 1 ayat 3, menjelaskan Indonesia adalah Negara Hukum, untuk media sudah ada UU Pers No 40 tahun 1999, maka sulit untuk mempidana framing pada media.

“Sulit untuk mempidana, karena framing itu bukan suatu yang bisa dipidana,” ungkapnya dalam Diskusi Framing Politik di Media yang digelar oleh IKA Fisip Unsri dan Bung FK di Volum Coffe, Senin (14/10/2019).

Menurutnya framing yang meliput itu fakta, namun kadang tidak untuk kepentinang masyarakat, namun di framing, agar masyarakat diterima dan naik kepermukaan dari segi UU framing ini sulit untuk dipidana.

“Dalam UU pers itu, teman- teman pers harus dapat mengolah data yang ada untuk kepentingan yang memesan, ini tidak hoax namun ini fakta yang diolah dan menjadi konsumsi publik,” tuturnya.

Wartawan Utama, Maspril Aries, jika ada berita yang dihapus ada hal yang perlu diketahui, bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan, pertama Kode etik dan masalah hukum.

“Yang benar itu, tidak dicabut atau dihapus linknya namun diberikan keterangan dilink tersebut bahwa berita dicabut dengan alasan yang tidak melanggar kode etik atau hukum,” ungkap Maspril.

Dia menambahkan tidak dihapus dengan memberikan ruang hak jawab kepada pihak terkait untuk menklarifikasi soal berita tersebut.

“Sebagai contoh, pemberitaan yang mengatakan bahwa salah satu anggota DPR RI yang di framing ingin mengunakan fasilitas VIP Bandara, dan kemudian disanggah oleh tim media anggota DPR RU tersebut,” paparnya.

Maspril menambahkan lagi, secara etis tidak ada berita berbayar yang ada itu Iklan. “Nah, kebanyakan ada keterkaitan, framing yang dibuat oleh wartawan sesuai dengan keinginan media, ada framing yang dilakukan oleh tim sukses untuk menaikan calon yang dibawa.

“Framing -nya tidak saja soal berita, yaitu Iklan atau berita berbayar, hal ini yang dinila kurang etis, ada memang pemberitaan yang belum layak dipublis namun demi kepentingan yang berbayar maka di publis, ” jelasnya.

Pakar Bahasa, Dr Nasir mengatakan framing sebuah stategi di media, bagaimana informasi yang disampaikan di media massa bisa diterima oleh masyarakat dan tidak bias

“Karya jurnalistik adalah kerja kolektif, tidak bisa seorang wartawan, pimpinan media jadi tidak bisa membuat framing tanpa kerja kolektifitas tim media,” katanya.

Menurutnya framing bisa diterima itu bisa diterima bukan kepentingan wartawan, sebab media  untuk kepentingan orang banyak atau lebih tinggi.  “Jadi wartawan tidak bisa bekerja sendiri untuk membuat framing,” katanya.

Pakar KomunikasI UIN Raden Fatah, Dr. Yenrizal mengungkapkan framing itu sebauh keniscayaan, hal ini di lakukan sejak dulu, framing adalah sebuah membingkai sebuah raalitas, untuk diolah untuk menjadi sudut pandang yang akan dipubliskan.

“Framing dengan fakta dan data lengkap ini masih diterima, namun jika fakta dan data tidak ada namun diungkapkan maka ini yang dikatakan Hoak,” tuturnya.

Unuk dunia politik, sambung dia politisi akan mengunakan media untuk pencitraan dengan melakukan framing yang bisau diterima masyarakat

“Ketika media dijadikan kampaye hitam untuk pihak lain ini yang tidak benar, tapi media harus memegang teguh kaedah kaedah yang ada di jurnarlistik,” tutupnya. (**)

Penulis :one