WAKIL Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya mengikuti Webinar launching Hasil Survei Penilaian Integritas 2021 secara virtual, bertempat di Command Center Kantor Gubernur Provinsi Sumsel kemaren.
Dalam webinar yang mengusung tema “Mengukur Tingkat Korupsi Indonesia” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, tersebut Wagub Mawardi menyebut Pemprov Sumsel terus memberikan pengawasan yang ketat terhadap aparatur daerah agar tidak terjebak pada praktik korupsi.
“Pemprov Sumsel terus melakukan pengawasan bersama dengan lembaga terkait disamping memberikan pembinaan terhadap aparatur daerah,” ucapnya singkat.
Sementara itu Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menuturkan, survei penilaian integritas (SPI) 2021 merupakan bagian dari kegiatan pencegahan korupsi untuk memperkuat perencanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Survei ini melibatkan sedikitnya 255.010 responden di 98 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten/kota.
“Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional, SPI juga termasuk dalam RPJMN 2020-2024 dimana SPI ditargetkan diangka 70,” terangnya.
Firli mengungkapkan, survei tersebut dapat memberikan masukan kepada untuk melakukan perbaikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Ia berharap, di tahun yang akan datang SPI tetap harus dilaksanakan, serta ia mengajak seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali untuk bersama-sama terus berupaya membebaskan diri dari korupsi.
“Survei ini yang terbesar yang kita lakukan. Apakah upaya-upaya kita pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah efektif? Nanti kita lihat dengan mengukur Survei Penilaian Integritas atau kami sepakati di KPK bahwa ini adalah Indonesian Integrity Indeks atau Triple I,” pungkasnya.
Dilain pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam keynote speakernya memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK, menurutnya KPK telah memperkuat sistem yang sudah menunjukkan hasil-hasil yang sangat signifikan.
Tjahjo menghimbau kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam area yang berpotensi korupsi.
“Kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memahami masalah area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, berkaitan dengan dana hibah dan dana bansos,kemudian berkaitan dengan retribusi dan pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa, lalu dengan jual-beli jabatan dan tata kelola dana desa, manajemen aset, dan masalah masalah perizinan,” tandasnya.(***)
