PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sejauh ini telah berupaya menyajikan pelayanan publik yang baik bagi semua lapisan masyarakat dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dengan perioritas utama yakni kreativitas dan inovasi teknologi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya dalam sambutannya ketika membuka Forum Group Discussion (FGD) dan Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 angkatan ke-43 Tahun 2019 dengan Tema “ Transformasi Menuju Birokrasi yang Lincah dan Responsif” yang digelar di aula Bina Praja Setda Pemprov Sumsel, Jumat (18/10) petang.
Menurut Wakil Gubernur Mawardi Yahya, upaya pemenuhan palayanan publik yang baik bagi warga Sumsel dilakukan dengan sejumlah strategi, diantaranya dengan mempromosikan dan memfasilitasi refliksi paraktik yang baik dalam pemberian layanan publik, selain itu dilakukan pertukaran pengetahuan antara Pemprov dengan Kabupaten/kota di Sumsel.
Selanjutnya mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan system pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi serta meningkatakan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel.
“Meningkatanya kualitas layanan publik di Sumsel dibuktikan dengan beberapa kali diterimanya penghargaan di tingkat pusat,” paparanya.
Mawardi menyebut, sejumlah penghargaan yang telah didapat dibidang layanan publik tersebut diantaranya pada tahun 2014, Sumsel mendapatkan penghargaan TOP 33 dengan kategori Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Indonesia.
Selanjutnya penghargaan yang sama juga didapat pada tahun 2018 yakni TOP 99 dalam ajang kopetisi Internasional. Dan terakhir pada tahun 2019 Sumsel kembali mendapat penghargaan TOP 35 untuk Kota Palembang yang diserahkan langsung oleh Wapres Jusuf Kalla di Jakarta.
“Yang terakhir ini, Pemprov Sumsel mendapatkan penghargaan dalam bidang pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai BB dengan predikat Sangat Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” tandas Wagub.
Wagub menegaskan, dalam rangka memperepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dibutuhkan perubahan yang sistematis, terukur dan akuntabel dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi salah satunya adalah peningkatan kulitas Pelayanan Publik di Provinsi Sumsel.
Ikut hadir dalam FGD kali ini Kepala Ombudman RI Perewakilan Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel, Tauhid. Kepala Kejati Sumsel yang diwakili Koordinator Pidsus, Husaini SH. Asisten Administrasi dan Umum Setda Sumsel Prof H.M Edwar Juliarta dan undangan penting lainnya. [**]
Penulis : ril
