Silahkan Kritik Membangun, Pemerintah tidak Alergi Kritik
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Sabtu, 21 Agt 2021
- visibility 611
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SETIAP kritikan yang berguna dalam pengelolaan negara akan ditindak lanjuti oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan, bahwa sejatinya pemerintah menerima setiap kritikan yang dilontarkan oleh berbagai pemangku kepentingan demi kebaikan bangsa.
“Pemerintah tidak alergi terhadap setiap kritik yang dilontarkan terkait dengan kebijakan yang telah dilakukan,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, melalui siaran virtual yang ditayangkan pada Jumat (20/8/2021).
Buktinya, pemerintah menindak lanjuti kritik ketika banyak lapisan masyarakat yang menyampaikan bahwa harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) terlalu mahal. Pemerintah pun langsung menurunkan harga PCR tersebut dengan batas atas harga berkisar Rp550 ribu.
Dengan mendengarkan kritikan yang ditujukan terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus dapat juga mengukur ketepatan dalam merumuskan suatu program strategis ke depan. Sehingga, setiap program yang disusun oleh pemerintah dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Mendengar kritik, masukan ataupun saran itu kemudian pemerintah membuat kebijakannya,” katanya.
Menurut dia, cara yang dilakukan dalam menyampaikan kritik harus mampu dilandasi oleh upaya komunikasi yang menghidupkan. Artinya, setiap kritik yang dilontarkan dapat berguna dalam kondisi masyarakat saat ini.
Dengan hal itu, maka setiap kritikan yang ditujukan kepada pemerintah dapat sepenuhnya ditindak lanjuti oleh instansi pemerintah terkait. Dampaknya, setiap kebijakan pemerintah dapat membawa efek yang positif.
“Kita harus membangun istilah saya, adalah komunikasi yang menghidupkan begitu ya. Komunikasi yang membangun harapan kira-kira begitu,” imbuhnya.
Dalam melakukan komunikasi yang menghidupkan, setiap pemangku kepentingan harus dapat melakukannya dengan cara persuasif. Dengan begitu, dapat menyentuh target masyarakat yang disasar oleh program pemerintah terkait.
“Fungsi persuasi itu sebetulnya, menghidupkan energi kita untuk bergerak,” pungkasnya.
InfoPublik (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar