SUMSELTERKINI.ID, Palembang – Provinsi Sumsel menggandeng Badan Usaha peduli pembangunan daerah guna mendorong optimalisasi penerimaan daerah dan menggali potensi kehilangan penerimaan daerah.
Sekda Sumsel Nasrun Umar mengatakan untuk itu Sumsel Provinsi Sumsel, KPK RI menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah di Auditorium Bina Praja, Selasa (3/4/2018).
Rakor yang dibuka Sekda Sumsel Nasrun Umar ini merupakan lanjutan Rakor Pembahasan Rencana Aksi Sektor Sumber Daya Alam yang digelar KPK RI, dimulai kemarin.
Menurut Nasrun, kegiatan ini mestinya menjadi momentum perbaikan, pengembangan dan pembangunan instrumen yang dibutuhkan untuk penyempurnaan tata laksana sistem pemungutan dan pengelolaan terhadap semua penerimaan daerah.
“Dengan rakor ini permasalahan lintas sektoral dapat diminimalisir dan yang lebih penting adalah minimnya koordinasi dapat lebih ditingkatkan,” jelasnya.
Menurut Sekda selama ini masih banyak potensi yang tidak tergali atau kehilangan penerimaan daerah dari berbagai sektor yang disebabkan belum terintegrasinya data dan informasi antar lembaga atau instansi.
Selain itu belum juga maksimalnya pengawasan dalam pemungutan dan penerimaan daerah maupun penagihan piutang. “Selain itu belum maksimalnya peraturan yang ada untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya,” terang Nasrun.
Atas dasar permasalahan itu pula pemerintah daerah perlu membuat sistem pemungutan dan pengelolaan daerah, sehingga memaksimalkan penerimaan dan pengawasan. hal ini penting untuk mengingatkan bahwa peranan pajak sebsgai sumber utama pembiayaan daerah dalam APBD, semakin besar dari tahun ke tahun.
Lebih jauh dikatakan Nasrun, pajak memiliki peran penting untuk membangun daerah dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu pajak juga digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian yang berujung pada kesejahteraan rakyat.
“Melalui kesempatan ini saya mengajak semua elemen terkait agar dapat mensinergikan program optimalisasi penerimaan daerah, khususnya pajak,” jelasnya.
Kegiatan ini juga diharapkan tidak saja dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada tapi juga mencarikan solusinya agat mampu mendorong peningkatan realisasi penerimaan daerah.
“Yang paling penting juga buat badan usaha sadar akan kewajibannya terhadap pajak dan juga memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah,” jelasnya.[FR]
